PEDOMAN PENGELOLAAN HIV AIDS

 

PEDOMAN PENGELOLAAN HIV AIDS

 

1.    PENDAHULUAN

a.      Latar belakang

          HIV / AIDS telah menjadi ancaman global. Ancaman penyebaran HIV menjadi lebih tinggi karena pengidap HIV tidak menampakkan gejala. Setiap hari ribuan anak berusia kurang dari 15 tahun dan 14.000 penduduk berusia 15 - 49 tahun terinfeksi HIV. Dari keseluruhan kasus baru 25% terjadi di Negara - negara berkembang yang belum mampu menyelenggarakan kegiatan penanggulangan yang memadai.

          Angka pengidap HIV di Indonesia terus meningkat, dengan peningkatan kasus yang sangat bermakna. Ledakan kasus HIV / AIDS terjadi akibat masuknya kasus secara langsung ke masyarakat melalui penduduk migran, sementara potensi penularan dimasyarakat cukup tinggi (misalnya melalui perilaku seks bebas tanpa pelindung, pelayanan kesehatan yang belum aman karena belum ditetapkannya kewaspadaan umum dengan baik, penggunaan bersama peralatan menembus kulit : tato, tindik, dll).

 

Di Indonesia sendiri kasus HIV pertama kali dilaporkan pada tahun 1987 di Bali. Dari tahun ke tahun kasus hiv aids terus meningkat. Pada tahun 2000 sudah terdapat 220 kasus dan meningkat menjadi 8.194 kasus ditahun 2007.

Hasil survey  tahun 2007 menunjukkan bahwa prevalensi hiv pada berbagai populasi kunci yaitu WPS langsung 10,4%; WPS tidak langsung 4,6%; waria 24,4%; pelanggan WPS 0,8% (hasil survey dari 6 kota pada populasi pelanggan WPS yang terdiri dari supir truk, anak buah kapal, pekerja pelabuhan dan tukang ojek) dengan kisaran antara 0,2%-1,8%; lelaki seks dengan lelaki (LSL) 5,2%; pengguna napza suntik 52,4% (STPH 2007). Sedangkan untuk wilayah Sleman, hasil survey menunjukkan bahwa di Sleman sudah terdapat 500 an lebih orang yang terkena HIV.

Puskesmas Mlati 1 adalah salah satu puskesmas di Sleman yang memiliki layanan tes HIV. Di Area Mlati 1 sendiri sudah ada 3 orang yang positif terkena HIV dan banyak sekali yang terkena penyakit menular seksual (IMS) yang mana kita tahu bahwa IMS adalah pintu masuk bagi virus HIV. Selain itu letak puskesmas yang strategis, dekat dengan fly over, dekat dengan diskotik dan salon plus juga mendukung untuk terjadinya perkembangan virus ini. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan tentang pencegahan dan intervensi HIV AIDS ini di Puskesmas Mlati 1.

 

b.    Tujuan

Tujuan dari penyusunan pedoman ini agar puskesmas mempunyai suatu pedoman yang baku untuk penanganan kasus HIV di wilayah Mlati 1.

 

c.     Manfaat

Manfaat dari pengelolan hiv aids ini adalah untuk mencegah berkembangnya virus hiv di masyarakat kecamatan Mlati 1 terutama untuk kegiatan edukasi kepada masyarakat.

 

2.    STRUKTUR ORGANISASI

a.    Visi misi pengelolaan HIV AIDS

Visi pengelolaan HIV AIDS adalah 

mencegah perkembangan HIV AIDS di wilayah Mlati 1 secara total dan komprehensif.

Misi:

-       Melakukan pendekatan kepada sasaran sehingga tidak ada jarak yang berbeda antara layanan dan sasaran

-       melakukan pencegahan dengan melakukan psikoedukasi bagi masyarakat,

-       melakukan VCT (Voluntary Consutasi Test) mobile ke tempat-tempat beresiko,

-       menyediakan konseling VCT di Puskesmas,

-       melakukan tes HIV untuk semua ibu hamil,

-       serta menjembatani seseorang yang terkena HIV untuk mengakses pengobatan dan pendampingan oleh LSM yang bekerjasama dengan puskesmas.

-       Selain itu adanya layanan LASS ( Layanan Alat Suntik Steril)  di Puskesmas Mlati 1 untuk mencegah penyebaran virus HIV melalui jarum suntik yang tidak steril.

 

b.    Kebutuhan SDM

Dalam pengelolaan HIV dan AIDS ini Puskesmas membutuhkan Tim yang terdiri dari Bidan, Dokter, Psikolog, Analis kesehatan dan tenaga konselor yang sudah terlatih untuk melakukan konseling HIV

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan HIV dan AIDS meliputi tenaga-tenaga dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan tenaga-tenaga monitoring dan evaluasi di semua tingkat dan di setiap lembaga pemangku kepentingan.

Setiap program yang direncanakan, dilaksanakan, dimonitor serta dievaluasi memiliki kebutuhan sumber daya manusia yang berbeda-beda jenis keahlian dan jumlahnya. Untuk efisiensi penggunaan tenaga, maka setiap program menetapkan standar kebutuhan minimal ketenagaan. Setiap perencanaan program perlu memperhatikan kebutuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk penyelenggaraan program.

Sumber Daya Manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

SDM perlu dipersiapkan melalui perencanaan kapasitas kerja. Kegiatan penyiapan dilakukan melalui peningkatan kapasitas untuk perbaikan kualitas jumlah dan mutu melalui desain dan implementasi sistem perencanaan, penempatan sesuai bidangnya, pengembangan kapasitas, jenjang karir, kompensasi dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Perencanaan SDM memperhatikan kesetaraan jender, pelibatan bermakna orang yang terinfeksi HIV dan kepantasan manajemen dan perkembangan ilmu pengetahuan.

 

Kebutuhan SDM yang dihitung adalah untuk mencapai setidaknya 80% target program layanan komprehensif. Dasar perhitungan kebutuhan SDM mencakup jumlah, jenis program dan layanan, jumlah dan jenis ketenagaan berdasarkan standar kebutuhan minimal.

Penentuan SDM dimulai dari penghitungan target masing-masing program per tahun, seperti target program HR-LASS dan PTRM. Dari target yang ditetapkan tersebut dihitung kebutuhan layanan per tahun, umpamanya untuk program HR, dihitung jumlah layanan untuk LASS dan PTRM.

 

c.    Table kebutuhan sumber daya manusia

1.    Tingkat lapangan

-       Peer education

-       Petugas  penjangkau (PO)

-       Supervisor program lapangan

-       Manajer program di tingkat  lapangan

 

2.    Tingkat layanan

-       Petugas  konselor

-       Dokter umum

-       Petugas laboratorium

-       Petugas administrasi

-       Ahli gizi

-       Bidan

 

 

d.    Dasar perhitungan  Jenis Kebutuhan Tenaga:

-       Kebutuhan Tenaga Lapangan

Setiap 80 sasaran populasi kunci akan didampingi 1 orang peer educator - Setiap lima (5) orang peer educator akan didampingi oleh 1 orang petugas penjangkau - Setiap lima (5) orang petugas penjangkau akan didampingi 1 orang supervisor lapangan

 

-       Kebutuhan Tenaga untuk Layanan Kesehatan

Berdasarkan ketersediaan tenaga, jumlah jam kerja dan efeksifi tas layanan yang akan dilakukan, maka diasumsikan seti ap unit layanan kesehatan memiliki keterbatasan jumlah sasaran setiap tahunnya yaitu sebagai berikut: - Setiap layanan VCT memiliki kemampuan kapasitas melayani: 720 orang per tahun - Setiap layanan IMS memiliki kemampuan kapasitas melayani: 720 orang per tahun - Setiap layanan CST memiliki kemampuan kapasitas melayani: 720 orang per tahun - Setiap layanan PMTCT memiliki kemampuan kapasitas melayani: 360 orang per tahun - Setiap layanan PMTCT memiliki kemampuan kapasitas melayani: 360 orang per tahun - Se􀆟 ap unit LASS memiliki kemampuan kapasitas melayani: 300 orang per tahun - Setiap unit PTRM memiliki kemampuan kapasistas melayani: 100 orang per tahun

-       Catatan:

Perhitungan kebutuhan sumber daya manusia ini berdasarkan rekomendasi dari Asia AIDS Commission. Perhitungan kebutuhan ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh sektor dan masyarakat di 􀆟 ngkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota baik untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya. Perencanaan sumber daya, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.

 

-       Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Penanggulangan HIV dan AIDS membutuhkan SDM yang kompeten namun sering hal ini tidak selalu tersedia. Penyediaan SDM yang kompeten dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain sebagai berikut:

-       Rekrutmen Tenaga

Rekrutmen tenaga secara terbuka dan diumumkan secara luas dengan imbalan memadai dapat mengundang dan selanjutnya menerima tenaga yang memenuhi persyaratan. Keahlian yang diperlukan dapat mengenai pelaksanaan di lapangan, layanan atau yang bersifat manajerial. Apabila rekrutmen tidak dapat dilaksanakan, maka akan ditempuh jalan lain seperti pengalihan tugas (task shifting), tenaga perbantuan dan melalui kebijakan penempatan tenaga pemerintah

.

-        Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Tenaga

Tenaga yang sudah tersedia ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan, magang, studi lapangan maupun bimbingan teknis langsung (mentoring). Peningkatan keterampilan perlu dilakukan secara berkesinambungan sampai ke tingkatan mahir. Diharapkan setiap daerah mampu memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga. Dalam mengemas program pelatihan, perlu diperhatian kebutuhan sarana penunjang kerja dari tenaga yang akan dilatih. Pelatihan yang baik harus disertai dengan adanya kegiatan evaluasi pasca pelatihan dan diikuti dengan mentoring dan bimbingan untuk dapat menerapkan sepenuhnya ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan.

 

e.    Denah Ruangan yang dibutuhkan

-       Ruangan yang dibutuhkan tentunya harus nyaman dan terjamin privasinya agar pasien merasa kerahasianya terjamin. Adapun ruangan yang dibutuhkan  minimal 3x4 meter.

-       Mudah dijangkau dan ada informasi yang jelas tentang tata letak ruangan

-       Ada fasilitas sebagai tempat utuk konsultasi  ( meja kursi dan alat bantu konseling)

 

f.      Alur pelayanan

-       Pada prinsipnya alur pelayanan HIV AIDS di puskesmas disusun untuk mempermudah dan menjaga privasi supaya terjaga layanan yang diberikan kepada

-       Alur pelayanan HIV AIDS berbeda dengan pasien umum , namun meskipun ada perbedaan tetapi rekam medisnya tetap dilengkapi

-      

Pasien datang

 

 

	·     Pasien Umum dg  rekamedis di Pendaftaran ·     Pasien khusus langsung ke Psikolog
	·     Pasien Umum terdiagnosa oleh dokter ·     Penegakkan diagnosis oleh laboratorium ·     Konseling ke psikolog

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

	·     Pasien rawat jalan/rujukan ·     Monitoring

 

 

 

 

 

 

g.    Landasan Hukum

-       Perkembangan epidemic kasus hiv aids yang telah mendunia ditanggapi pemerintah Indonesia dengan keluarnya peraturan presiden no. 75 tahun 2006 yang mengamanatkan perlunya intensifikasi penanggulangan AIDS di Indonesia.

-       Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keppres no. 36 tahun 1994 tentang pembentukan KPA ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota. KPA Nasional yang diketuai oleh Menko Kesra mengeluarkan strategi nasional dan rencana kerja lima tahun penanggulangan AIDS 1994-1998.

-       Berdasarkan strategi nasional tersebut, banyak mitra internasional mendukung pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Setelah itu, beberapa kementerian mengeluarkan peraturan terkait upaya penanggulangan HIV misalnya Peraturan Menteri Pendidikan No.9/U/1997 mengenai pencegahan HIV/AIDS melalui pendidikan, diikuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan No.303/U/1997 mengenai pedoman pelaksanaannya.

-       Pada tahun 2001, Indonesia menandatangani Deklarasi Komitmen Penanggulangan HIV dan AIDS UNGASS. Untuk meningkatkan penanggulangan HIV dan AIDS,

-       pada tahun 2004 Komitmen Sentani ditandatangani oleh beberapa menteri (Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama), Kepala BKKBN dan Ketua Komisi VII DPR RI, serta 6 gubernur.

-       Pada tahun 2003 Kementerian Kesehatan menyusun Rencana Strategis Penanggulangan AIDS sektor kesehatan. Sektor lain juga merespons adanya HIV dan AIDS, antara lain Kemennaker mengeluarkan Kepmennaker pada tahun 2004 untuk mengimplementasikan program HIV dan AIDS di tempat kerja, sedangkan Kemsos dan BKKBN membentuk unit yang menangani HIV dan AIDS.

-       Untuk menanggulangi masalah penularan HIV melalui penggunaan napza suntik, pada tahun 2003 dibuat nota kesepahaman antara Menko Kesra selaku Ketua KPA dan KAPOLRI selaku Ketua BNN. Untuk mengkoordinasikan penanggulangan AIDS, pada tahun 2003, Menko Kesra menyusun Strategi Nasional 2003-2007.

-       Kemudian, Perpres nomor 75 tahun 2006 menandai terjadinya intensifikasi penanggulangan AIDS. Keanggotaan KPA Nasional diperluas dengan mengikutsertakan wakil organisasi profesi dan masyarakat termasuk jaringan ODHA.

-       Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa KPA Nasional diketuai oleh Menko Kesra, bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai Sekretaris yang purna waktu. Sejak tahun 2006 dimulai penguatan Sekretariat KPA di 100 kabupaten/kota prioritas dan tahun 2007 penguatan Sekretariat KPA di 33 provinsi.

-       Pada tahun 2007, dengan berakhirnya Renstra tahun 2003-2007, dikeluarkan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional 2007-2010.

-       Pada tahun yang sama Menko Kesra mengeluarkan Permenko Kesra No. 2 tahun 2007 tentang pengurangan dampak buruk di kalangan penasun, Mendagri mengeluarkan Permendagri No. 20 Tahun 2007 tentang pedoman pembentukan KPA dan pemberdayaan masyarakat di daerah, dan Kemkumham mengeluarkan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di lembaga permasyarakatan.

-       Pada KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL tahun 2008, dikeluarkan pedoman penyusunan anggaran kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS. Pada tahun 2009, dikeluarkan pedoman program komprehensif pencegahan HIV melalui transmisi seksual. Begitu pula telah diterbitkan berbagai peraturan di tingkat sektor dan daerah. Perkembangan kebijakan yang mendukung ini mendorong berkembangnya berbagai layanan untuk pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan.

 

3.    RUANG LINGKUP

-       Ruang lingkup penanggulangan HIV AIDS penduduk  wilayah Desa Sinduadi dan Sendangadi.

-       Tokoh masyarakat

-       Anak – anak sekolah

-       Ibu hamil

-       Penasun

-       Waria

-       Populasi kunci

-       Pengelola salon , panti, hotel dan sejenisnya

-       Wanita Pekerja Seks

 

 

4.    PENGENDALIAN DOKUMEN

Pengendalian dokumen penting milik pasien sangat dijaga kerahasiaannya dan ditempatkan di suatu ruangan yang tidak bisa dibaca selain TIM HIV. Dokumen tersebut antara lain:

a.    Biodata lengkap pasien HIV positif

b.    Laporan hasil lab pasien

c.     Foto

 

5.    SARANA DAN PRASARANA

Alat-alat yang dipergunakan dalam menungjang kegiatan penanggulangan HIV AIDS adalah alat laboratorium , modul psikoedukasi, mobil, form data pasien.

 

6.    PERKEMBANGAN CAKUPAN/KEGIATAN

1)      Program Pencegahan Penularan Melalui Alat Suntik

Populasi penasun didorong untuk mengikuti layanan alat suntik steril (LASS). Layanan ini terus dikembangkan baik melalui LASS di tingkat komunitas maupun di layanan kesehatan seperti puskesmas. Layanan di puskesmas perlu ditingkatkan agar menjadi lebih mudah diakses oleh penasun. Layanan tersebut menyediakan informasi dan penukaran alat suntik steril kepada penasun.

 

2)      Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)

Layanan terapi rumatan metadon disediakan untuk mengganti ketergantungan dan kebiasaan perilaku penasun terhadap penggunaan narkoba melalui alat suntik, sehingga dapat meminimalkan penularan HIV.

3)      Program di Lembaga Pemasyarakatan

 Program penanggulangan HIV dan AIDS di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dikembangkan sejak tahun 2007. Beberapa kebijakan yang telah tersedia antara lain adalah Stranas Penanggulangan HIV dan AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lapas/ Rutan; Rencana Induk Penguatan Sistem dan Penyediaan Layanan Klinis Terkait HIV dan AIDS di Lapas/Rutan; Petunjuk Pelaksana Teknis Layanan Dukungan dan Pengobatan HIV dan AIDS di Lapas/Rutan; SOP Pelaksanaan Metadon di Lapas/Rutan; Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Tentang Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan HIV dan AIDS di Lapas/Rutan..

Keterbatasan dana dan sumberdaya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS, masih menjadi penghambat dalam implementasi program di Lapas. Dengan dukungan GF R8, akan diperluas program HIV di 82 lapas di 12 provinsi. Program tersebut meliputi penguatan kapasitas program di lapas, kerjasama dengan komunitas dan LSM dalam kaitannya dengan peningkatan informasi pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan, konseling dan testing.

 

4)      Program Pencegahan Penularan HIV Melalui Transmisi Seksual

Program pencegahan penularan HIV melalui transmisi seksual dilakukan melalui promosi kondom dan penyediaan layanan infeksi menular seksual. yang dilaksanakan di puskesmas, klinik swasta, klinik perusahaan maupun masyarakat. Program promosi kondom telah dilaksanakan di lokasi dan kelompok komunitas.

KPA Nasional telah berinisiatif untuk mengembangkan program komprehensif untuk pencegahan HIV dengan intervensi struktural di 12 kab/kota termasuk penyediaan outlet kondom, yang akan dilanjutkan menjadi 36 lokasi hingga tahun 2014 dengan dukungan dana GF R8.

 

Program pencegahan penularan melalui transmisi seksual juga dilakukan secara terus menerus kepada remaja baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah (SMP sederajat) melalui sektor pendidikan sebagai bagian dari pendidikan keterampilan hidup (life skill education).

 

5)      Program Pencegahan Penularan HIV Melalui Ibu ke Bayi (PMTCT)

Penularan HIV melalui ibu ke bayi cenderung mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah perempuan HIV positif yang tertular baik dari pasangan maupun akibat perilaku yang berisiko. Meskipun data prevalensi penularan HIV dari ibu ke bayi masih terbatas, namun jumlah ibu hamil yang positif cenderung meningkat.

 

6) Konseling dan Testing Sukarela (Voluntary Counseling and Testing) Layanan kesehatan yang pertama dalam pencegahan adalah layanan VCT. Diharapkan seluruh populasi kunci mendapatkan pemeriksaan HIV melalui layanan ini. Salah satu tujuan dari promosi pencegahan adalah mendorong populasi kunci ke layanan VCT.

7) Program Perawatan Dukungan dan Pengobatan

        Layanan perawatan, dukungan dan pengobatan di tahun 2009 sudah diberikan oleh 154 rumah sakit rujukan dari sebelumnya 25 rumah sakit di tahun 2004. ODHA yang membutuhkan ARV diperkirakan berjumlah 27.770 di tahun 2008 (10% dari jumlah estimasi ODHA). Infeksi oportunistik yang paling banyak terjadi pada ODHA adalah Tuberkulosis yaitu mencapai 41% dari seluruh kasus infeksi oportunistik, kemudian diare kronis (21%) dan kandidiasis (21%). Infeksi oportunistik ini menyebabkan kematian pada ODHA. Di lembaga pemasyarakatan 22,68 % kematian disebabkan HIV, 18,37% diakibatkan oleh TBC dan 6,19% adalah akibat hepatitis (Sumber: Ditjen Pemasyarakatan, Kemkumham, 2008). Pada Juni 2009 terdapat 12.493 ODHA sedang menjalani pengobatan ARV (atau 45% dari yang membutuhkan). Pada tahun 2008, angka kematian ODHA turun menjadi 17% dibandingkan sebelumnya 46% pada tahun 2006.

 

 

 

 8) Cakupan Program pada Populasi Kunci

Cakupan program yang di tahun 2006 masih terbatas, saat ini telah meningkat. Sekalipun cakupan meningkat, namun ternyata masih ada kesenjangan yang besar untuk dapat mencapai target universal access.

 

7. INDIKATOR KINERJA

a. Indikator Input

Indikator input meliputi pengeluaran dana baik oleh mitra nasional maupun mitra internasional, pengembangan kebijakan HIV dan AIDS serta status implementasi kebijakan tersebut, dan penguatan kelembagaan yang mencakup kelembagaan KPA (berikut seluruh sektor yang menjadi anggota) baik di tingkat nasional maupun daerah. Indikator ini penting untuk menilai perkembangan keberlangsungan program (sustainability).

 

b. Indikator Process

     Indikator proses mencakup pelaksanaan program nasional, yaitu keamanan darah, pelayanan ART, pencegahan transmisi dari ibu ke anak, co-management pengobatan TBC dan HIV, tes HIV, pendidikan dan mitigasi dampak.

 

d.    Indikator Output

Indikator output adalah cakupan program (coverage) khususnya terhadap populasi kunci, ditambah dengan masyarakat umum untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Cakupan program nasional diukur terhadap seluruh populasi kunci yang dijangkau oleh program komunikasi perubahan perilaku, diantaranya program edukasi, komunikasi pendidikan sebaya, penilaian risiko individu/kelompok, dan akses terhadap kondom dan alat suntik, program VCT, IMS serta perawatan, dukungan dan pengobatan. Target tahunan indikator cakupan program disajikan lebih rinci pada lampiran. Indikator ini penting untuk dinilai secara berkala untuk melihat adanya perkembangan program di lapangan.

 

e.    Indikator Outcome

Indikator outcome untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan program telah dapat merubah perilaku berisiko menjadi perilaku aman dari kelompok kunci, baik perilaku pencegahan maupun perilaku pengobatan. Indikator ini penting untuk menilai perkembangan efektifitas program (effectiveness).

 

 

 

f.       Indikator Impact

Indikator impact digunakan untuk melihat dampak epidemi dan program HIV dan AIDS, yang diukur dengan prevalensi HIV dan IMS pada populasi kunci, dan populasi umum untuk Tanah Papua.

Uraian lebih rinci mengenai indikator kinerja program penanggulangan AIDS, yang meliputi nama indikator, frekuensi pengumpulan data, metode pengukuran dan institusi penanggung jawab untuk setiap indikator

 

 

 

 

 

 

7.  Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Metode Pengumpulan Data

KPAN bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan seluruh sektor pemerintah serta organisasi-organisasi masyarakat sipil dan mitra kerja internasional, melakukan monitoring dan evaluasi secara nasional untuk menghasilkan indikator kinerja serta informasi yang bersifat strategik. Dengan menggunakan informasi tersebut, KPA dapat menilai apakah upaya penanggulangan sudah berjalan sesuai rencana atau memerlukan berbagai perbaikan dan perubahan. Setidaknya metode pengumpulan data yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Surveilans

Surveilans HIV, AIDS dan IMS merupakan tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan. Berbagai bentuk kegiatan surveilans yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

b. Surveilans HIV

Kementerian Kesehatan menetapkan surveilans HIV dilakukan sekali setahun. Saat ini surveilans HIV dilakukan terhadap WPS. Surveilans HIV perlu diperluas ke semua populasi kunci. Surveilans pada ibu hamil perlu dilakukan pada area geografis tertentu sesuai dengan tingkat epidemi.

c. Survei Terpadu Biologi dan Perilaku (STBP)

  STBP telah dilakukan pada beberapa provinsi prioritas. Ke depan STBP perlu dilakukan secara konsisten pada semua provinsi prioritas.

d.  Survei IMS

Kegiatan ini dapat diintegrasikan ke dalam STBP.

• Survei resistensi ARV

• Estimasi jumlah ODHA

• Estimasi jumlah populasi kunci

 

 

 

 

BAB  VII

KESELAMATAN PASIEN

1.         Identitas pasien

-       Identitas pasien yang berkunjung ke Puskesmas wajib dilindungi dan diberikan rasa nyaman dari berbagai macam gangguan sehingga identitasnya kita rahasiakan.

-       Alur layanan menggunakan alur khusus tanpa mengikuti alur pasien umum, tetapi menggunakan jalur khusus, setelah itu administrasi mengikuti

-       Semua petugas kita sosialisasikan bahwa pasien ODHA perlu ditangani dengan benar dan kita menghilangkan stigma bahwa ODHA harus dijauhi

 

2.         Kerahasiaan rekam medis penderita HIV AIDS

-          Rekam medis diantar dan diambil oleh Petugas Puskesmas tanpa melalui pasien  ODHA baik dari satu unit ke unit yang lain

-          Bagi rekam medis yang meskipun sudah diretensi, kita masih menyimpan sementara di rak retensi selama 5 tahun dan terkunci

-          Kepada semua petugas Puskesmas yang menemukan rekam medis yang tertinggal  di poli dan hari itu tidak mungkin dikembalikan ke penyimpan rekmed maka wajib untuk menyimpan secara baik, dan pagi harinya diserahkan ke penanggungjawab rekam medis