PERBEDAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN (PERMENKES) NOMOR 19TAHUN 2024 DENGAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2019. TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

 

PERBEDAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN (PERMENKES) NOMOR 19TAHUN 2024  DENGAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2019. TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

 

MATERI	PMK 43 TAHUN 2019	PMK 19 THUN 2024
DASAR HUKUM DAN LATAR BELAKANG	Diterbitkan untuk memperbarui standar penyelenggaraan Puskesmas sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat	Diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan tujuan menyesuaikan penyelenggaraan Puskesmas terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif
Definisi dan Ruang Lingkup	Menetapkan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.	Memperluas definisi Puskesmas dengan menekankan pada pelayanan kesehatan yang mencakup promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta integrasi dengan sistem kesehatan nasional melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Pelayanan Kesehatan	Fokus pada pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan keluarga untuk meningkatkan akses dan mutu layanan.	Menambahkan layanan paliatif dan menekankan penggunaan telekesehatan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, terutama di daerah terpencil.
Sumber Daya Manusia (SDM)	Menetapkan standar minimal SDM berdasarkan jenis tenaga kesehatan yang harus tersedia di Puskesmas	Menekankan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan, termasuk kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan kesehatan.
Infrastruktur dan Fasilitas	Mengatur persyaratan lokasi, bangunan, dan prasarana Puskesmas untuk memastikan pelayanan yang optimal	Memperketat persyaratan dengan menambahkan aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, kelengkapan fasilitas pendukung seperti sistem kelistrikan, pengelolaan limbah, dan konektivitas internet untuk mendukung layanan telekesehatan
Perizinan dan Registrasi	Mengatur mekanisme perizinan operasional Puskesmas oleh pemerintah daerah.	Menegaskan kewajiban registrasi Puskesmas dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional dan menetapkan masa berlaku izin operasional selama 5 tahun, yang dapat diperpanjang setelah evaluasi.
Peningkatan Mutu dan Akreditasi	Mewajibkan Puskesmas untuk melakukan upaya peningkatan mutu melalui akreditasi secara berkala.	Menambahkan kewajiban evaluasi mutu secara internal dan eksternal, termasuk pelaporan insiden keselamatan pasien, serta penekanan
		pada transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan.
Sistem Informasi dan Teknologi	Belum menekankan penggunaan teknologi informasi secara spesifik dalam pelayanan Puskesmas.	Menekankan integrasi layanan dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional dan pemanfaatan telekesehatan untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan.
Sanksi dan Pengawasan	Mengatur sanksi administratif bagi Puskesmas yang tidak memenuhi standar pelayanan.	Memperketat pengawasan dengan menetapkan sanksi yang lebih tegas, termasuk pencabutan izin operasional bagi Puskesmas yang melakukan pelanggaran serius atau berulang.
Implementasi dan Transisi	Memberikan waktu transisi bagi Puskesmas untuk menyesuaikan dengan standar baru yang ditetapkan.	1.       Menetapkan jadwal implementasi yang lebih ketat dengan pengawasan langsung dari pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi baru.    2.       Secara keseluruhan, Permenkes No. 19 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan dengan penekanan pada pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan tata kelola Puskesmas untuk menghadapi tantangan pelayanan kesehatan di era digital.
Struktur Organisasi	Struktur organisasi terdiri 1.  Kepala Puskesmas 2.  Ka.TU 3.  Pj. Upaya	Struktur Organisasi terdiri : 1.  Kepala Puskesmas 2.  PJ Klaster (sesuai klaster ILP)   (Struktur puskesmas   berdasarkan PP no 72/2019 yang merupakan perubahan dari PP 18/2016. Pasal 43 menyatakan bahwa puskesmas adalah unit fungsional di kab/kota. Sehingga struktur pegawai yang ada di dalamnya adalah fungsional.)
Profesi fisoterapi	Belum  diatur	1.       Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), profesi fisioterapis diatur sebagai bagian dari Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan primer, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif di Puskesmas. 2.       pelayanan rehabilitasi medik dasar, termasuk yang dilakukan oleh fisioterapis, merupakan bagian dari klaster dukungan pelayanan lintas klaster di Puskesmas.