BAB V
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KRITERIA
5.5.1
|
ELEMEN PENILAIAN |
DOKUMEN TERKAIT |
KETERANGAN |
|
EP.
1 |
SK Kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas |
|
|
EP.
2 |
Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP |
|
|
EP.
3 |
SOP Pengendalian dokumen eksternal |
|
|
EP.
4 |
Bukti
pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal |
|
|
EP.
5 |
SOP dan bukti Penyimpanan dan Pengendalian arsip perencanaan dan
penyelenggaraan UKM Puskesmas |
|
KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS YOSOMULYO
NOMOR : 800/ /D-2.U.2/SK/I/2016
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
KEPALA UPTD PUSKESMAS YOSOMULYO,
Menimbang : a. bahwa
dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi
Puskesmas dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan
diperlukan adanya pengelolaan dan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan tujuan dan pentahapan yang direncanakan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas
Yosomulyo tentang pengelolaan dan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
2.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesahatan
Masyarakat;
3.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 tentang izin dan kewenangan
bidan;
MEMUTUSKAN
Menetapakan :
Kesatu : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo tentang evaluasi kinerja
upaya kesehatan
masyarakat;
kedua : Setiap
pengelolaan dan pelaksanaan program kesehatan masyarakat harus sesuai
dengan tujuan dan pentahapan yang direncanakan;
Ketiga :
Peraturan yang dijadikan pedoman, kerangka acuan dan prosedur yang
ditetapkan harus didokumentasikan;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini
akan diadakan perbaikan seperlunya.
Ditetapkan di :
Yosomulyo
Pada Tanggal : 2016
KEPALA UPTD PUSKESMAS YOSOMULYO,
Hendarto, SKM. M.Kes
NIP.
19770114 199602 1 001
|
Dinas Kesehatan Kota Metro |
PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
UPTD Puskesmas Yosomulyo |
|
|
No.
Dokumen : 800/ /D-2.U.2/SOP/UKM/
I/2016 |
|||
|
SOP UKM |
Tanggal
Terbit : |
Disetujui oleh, Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo |
|
|
No. Revisi : |
|||
|
|
Halaman : 1/2 |
Hendarto,
SKM, M.Kes NIP
197701141996021001 |
|
|
A. Pengertian
|
1.
Mekanisme
komunikasi dan koordinasi
upaya adalah suatu cara untuk menyampaikan pesan atau informasi
kepada orang lain/pihak lain melalui media tertentu 2.
Mekanisme
komunikasi dan koordinasi upaya
bertujuan untuk mensinkronisasikan dan menyelaraskan semua kegiatan upaya
sehingga tercapai tujuan bersama 3.
Komunikasi
dan koordinasi upaya
dilakukan oleh penanggung jawab upaya
kepada pelaksana upaya, lintas upaya
dan lintas sektoral 4.
Komunikasi
dan koordinasi upaya
dilakukan oleh penanggung
jawab upaya dalam
acara minilokakarya puskesmas |
||
|
B. Tujuan |
Sebagai pedoman dalam menyamakan persepsi antara pelaksana upaya,
lintas upaya dan
lintas sektoral agar tercipta efektifitas dalam pelaksanaan upaya |
||
|
C. Kebijakan
|
Surat
Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo No: 800/ /D-2.U.2/SK/I/2016 tentang pengelolaan dan pelaksanaan program kesehatan masyarakat harus sesuai dengan tujuan dan pentahapan yang direncanakan |
||
|
D. Referensi
|
- |
||
|
E. Alat
dan Bahan |
- |
||
|
F. Prosedur |
1.
Penanggung
jawab upaya
melakukan analisa cakupan hasil kegiatan upaya kesehatan masyarakat 2.
Penanggung
jawab upaya
melaporkan hasil analisa cakupan upaya
kepada Kepala Puskesmas 3.
Penanggung
jawabupaya membuat
rencana kegiatan berdasar analisa cakupan upaya 4.
Penanggung
jawab upaya
menentukan waktu untuk melakukan komunikasi dan koordinasi upaya 5.
Penanggung
jawab upaya menunjuk
pelaksana upaya untuk
menginformasikan waktu pelaksanaan |
||
Dinas Kesehatan Kota Metro |
PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
UPTD Puskesmas Yosomulyo |
|
|
No.
Dokumen : 800/ /D-2.U.2/SOP/UKM/
I/2016 |
|||
|
SOP UKM |
Tanggal Terbit : |
Disetujui oleh, Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo |
|
|
No. Revisi : |
|||
|
|
Halaman
: 2/2 |
Hendarto, SKM, M.Kes NIP 197701141996021001 |
|
|
|
6.
Pelaksana
upaya yang ditunjuk menyampaikan informasi kepada Penanggungjawab
atau pelaksana upaya lain 7.
Penanggung
jawab dan pelaksana upaya
mengomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana kegiatan upaya
kepada upaya lain
dalam minilokakarya Puskesmas 8.
Pelaksana
upaya yang ditunjuk mencatat hasil komunikasi dan koordinasi 9.
Penanggungjawab
upaya memberikan kesempatan kepada upaya
lain untuk bertanya 10.
Penanggung
jawab upaya
melakukan evaluasi terhadap pelaksna komunikasi dan koordinasi 11.
Pelaksana
upaya yang ditunjuk mendokumentasikan seluruh kegiatan
komunikasi dan koordinasi 12.
Penanggung
jawab upaya
melaporkan hasil komunikasi dan koordinasi kepada Kepala Puskesmas |
||
|
G. Hal-hal yang diperhatikan |
- |
||
|
H. Unit terkait |
1. Penanggung
jawab Upaya 2. Pelaksana
Upaya |
||
|
I.
Dokumen terkait |
1.
Hasil
Cakupan Upaya 2.
Rencana
kegiatan Upaya 3.
Catatan
hasil komunikasi dan koordinasi |
||
J. Rekaman histori
|
No. |
Halaman |
Yang
diubah |
Isi
perubahan |
Diberlakukan
Tgl. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dinas Kesehatan Kota Metro |
PENGENDALIAN DOKUMEN KEBIJAKAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT |
UPTD Puskesmas Yosomulyo |
|
|
No.
Dokumen : 800/ /D-2.U.2/SOP/UKM/
I/2016 |
|||
|
SOP UKM |
Tanggal
Terbit : |
Disetujui oleh, Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo |
|
|
No. Revisi : |
|||
|
|
Halaman : 1/2 |
Hendarto,
SKM, M.Kes NIP
197701141996021001 |
|
|
A. Pengertian
|
1.
Pengendalian
dokumen kebijakan upaya kesehatan masyarakat adalah sistem
pengelolaan dokumen/surat menyurat, yang meliputi sistem
penomoran maupun penyimpanan dokumen akreditasi upaya kesehatan masyarakat Puskesmas 2.
Dokumen
aktif upaya kesehatan masyarakat
adalah dokumen upaya kesehatan masyarakat
yang frekuensi pemakaian masih tinggi atau masih dipakai didalam kegiatan
upaya kesehatan masyarakat
masih disimpan di upaya kesehatan masyarakat 3.
Dokumen
inaktif upaya kesehatan masyarakat
adalah dokumen upaya kesehatan masyarakat
yang frekuensi pemakaian sudah rendah atau sudah tidak dipakai 4.
Master
dokumen upaya kesehatan masyarakat
adalah dokumen upaya kesehatan masyarakat
akreditas yang telah lengkap/telah dinomori, disyahkan dan ditanda-tangani
namun belum diberi cap Puskesmas |
||
|
B. Tujuan |
Menertibkan dokumen akreditasi upaya kesehatan masyarakat |
||
|
C. Kebijakan
|
Surat
Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo No: 800/ /D-2.U.2/SK/I/2016 tentang Pengendalian dokumen dan rekaman |
||
|
D. Referensi
|
1. Manajemen kearsipan, Zulkifli
amsyah, Gramedia Pustaka Utama, 1995 2.
Bahan Ajar Pelatihan Manajemen Perkantoran,
Depkes RI 2009 |
||
|
E. Alat
dan Bahan |
- |
||
|
F. Prosedur |
A.
Pengkodean
Dokumen Kelompok Upaya Kesehatan Masyarakat : 1.
Pananggung
jawab upaya kesehatan masyarakat
mempersiapkan semua dokumen upaya kesehatan masyarakat. 2.
Penanggung
jawab upaya kesehatan masyarakat
memberikan kode pada dokumen pelayanan upaya kesehatan masyarakat. 3.
Dokumen
pelayanan upaya kesehatan masyarakat
diberi kode dengan huruf E. 4.
Prosedur
pelayanan/kerja disingkat PK. 5.
Ilustrasi
Kerja disingkat IK, 6.
Daftar
Tilik disingkat DT, 7.
Kerangka
Acuan disingkat KA, 8.
Surat
Keputusan disingkat SK, |
||
Dinas Kesehatan Kota Metro |
PENGENDALIAN DOKUMEN KEBIJAKAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT |
UPTD Puskesmas Yosomulyo |
|
|
No.
Dokumen : 800/ /D-2.U.2/SOP/UKM/
I/2016 |
|||
|
SOP UKM |
Tanggal Terbit : |
Disetujui oleh, Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo |
|
|
No. Revisi : |
|||
|
|
Halaman
: 2/2 |
Hendarto, SKM, M.Kes NIP 197701141996021001 |
|
|
|
B.
Penyimpanan
Dokumen/Arsip: 1.
Penyimpanan
dokumen atau arsip upaya kesehatan masyarakat sesuai dengan sistem
penyimpanan dokumen/arsip aturan Pemerintah Daerah Kota Metro 2.
Penanggung
jawab upaya kesehatan masyarakat
harus menyimpan dokumen upaya kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya 5
tahun, setelah batas waktu terlampaui dokumen upaya kesehatan masyarakat dapat dimusnahkan C.
Sistem
Penomoran: 1.
Surat
masuk dan keluar sesuai dengan aturan Pemerintah Daerah Kota Metro 2.
Penomoran
kelompok upaya kesehatan masyarakat
disesuaiakan dengan sistem pengkodean yang telah ditentukan D.
Penanggung
jawab upaya kesehatan masyarakat
menyimpan dokumen upaya kesehatan masyarakat pada tempat yang sudah ditentukan |
||
|
G. Hal-hal yang diperhatikan |
- |
||
|
H. Unit terkait |
1. Penanggung
jawab Upaya 2. Pelaksana
Upaya |
||
|
I.
Dokumen
terkait |
1.
Hasil
Cakupan Upaya 2.
Rencana
kegiatan Upaya 3.
Catatan
hasil komunikasi dan koordinasi |
||
J. Rekaman histori
|
No. |
Halaman |
Yang
diubah |
Isi
perubahan |
Diberlakukan
Tgl. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dinas Kesehatan Kota Metro |
PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL |
UPTD Puskesmas Yosomulyo |
|
|
No.
Dokumen : 800/ /D-2.U.2/SOP/UKM/
I/2016 |
|||
|
SOP UKM |
Tanggal
Terbit : |
Disetujui oleh, Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo |
|
|
No. Revisi : |
|||
|
|
Halaman : 1/2 |
Hendarto,
SKM, M.Kes NIP
197701141996021001 |
|
|
A. Pengertian
|
1. Pengendalian dokumen eksternal adalah sistem
pengelolaan dokumen yang meliputi peraturan-peraturan yang menjadi acuan
dalam pelaksanaan program dikendalikan sebagai dokumen eksternal yang
diberlakukan 2.
Dokumen
eksternal meliputi: buku, peraturan, standar, surat keputusan yang merupakan
acuan/referensi di dalam penyusunan dokumen kegiatan di Puskesmas |
||
|
B. Tujuan |
Sebagai pedoman dalam pengendalian dokumen eksternal di Puskesmas |
||
|
C. Kebijakan
|
Surat
Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo No: 800/ /D-2.U.2/SK/I/2016 tentang Pengendalian dokumen dan rekaman |
||
|
D. Referensi
|
- |
||
|
E. Alat
dan Bahan |
- |
||
|
F. Prosedur |
1.
Pelaksana
upaya melakukan verifikasi
terhadap seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk mengetahui apakah dokumen
tersebut masih bisa diterapan/digunakan atau tidak 2.
Dokumen
Eksternal yang sudah diverifikasi kemudian diberi kode/tanda dengan tulisan
dan warna tertentu 3.
Cap
denan tulisan “INDUK” berwarna merah untuk dokumen eksternal terbitan baru 4.
Cap
dengan tulisan “TERKENDALI” berwarna merah untuk dokumen eksternal copy/
salinan resmi yang dikendalikan lalu diberi “NOMOR” pada nomor salinan yang
sesuai dengan daftar distribusi 5.
Cap
dengan tulisan “TIDAK TERKENDALI” berwarna merah untuk dokumen eksternal yang
tidak sah dikendalikan 6.
Cap
“KADALUWARSA” dengan tulisan berwarna merah untuk dokumen eksternal asli yang
sudah tidak berlaku lagi (kadaluwarsa) 7.
Setiap
pemegang dokumen eksternal bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hanya
dokumen eksternal yang masih berlaku saja |
||
Dinas Kesehatan Kota Metro |
PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL |
UPTD Puskesmas Yosomulyo |
|
|
No.
Dokumen : 800/ /D-2.U.2/SOP/UKM/
I/2016 |
|||
|
SOP UKM |
Tanggal Terbit : |
Disetujui oleh, Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo |
|
|
No. Revisi : |
|||
|
|
Halaman
: 2/2 |
Hendarto, SKM, M.Kes NIP 197701141996021001 |
|
|
|
berlaku saja
yang digunakan 8.
Dokumen
eksternal yang tidak berlaku lagi harus segera disingkirkan 9.
Dokumen
eksternal yang digunakan dicatat dalam Daftar Induk Dokumen Eksternal dan
ditandatangani oleh Management Representatif 10.
Dokumen
eksternal yang terkait dengan setiap kegiatan yang ada di dalam Puskesmas
Yosomulyo harus berada di tempat yang telah ditentukan serta terjamin
keabsahannya |
||
|
G. Hal-hal yang diperhatikan |
- |
||
|
H. Unit terkait |
1. Penanggung
jawab Upaya 2. Pelaksana
Upaya |
||
|
I.
Dokumen
terkait |
Daftar induk Dokumen Eksternal |
||
J. Rekaman histori
|
No. |
Halaman |
Yang
diubah |
Isi
perubahan |
Diberlakukan
Tgl. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dinas Kesehatan Kota Metro |
PENYIMPANAN DAN PENGENDALIAN ARSIP PERENCANAAN
DAN PENYELENGGARAAN UPAYA |
UPTD Puskesmas Yosomulyo |
|
|
No.
Dokumen : 800/ /D-2.U.2/SOP/UKM/
I/2016 |
|||
|
SOP UKM |
Tanggal
Terbit : |
Disetujui oleh, Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo |
|
|
No. Revisi : |
|||
|
|
Halaman : 1/2 |
Hendarto,
SKM, M.Kes NIP
197701141996021001 |
|
|
A. Pengertian
|
1.
Penyimpanan
dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaran upaya adalah kegiatan
untuk mendokumentasikan dan menyimpan baik perencanaan upaya maupun penyelenggaraan
upaya dengan baik dan benar 2.
Arsip
perencanaan upaya adalah segala sesuatu atau hal yang berhubungan dengan
dokumen perencanaan kegiatan upaya 3.
Arsip
penyelenggaraan upaya adalah segala sesuatu atau hal yang berhubungan dengan
dokumen penyelenggaraan kegiatan upaya 4.
Kearsipan
adalah segala hal yang berhubungan dengan penyimpanan dokumen kegiatan di
Puskesmas 5.
Penyimpanan
arsip perencanaan upaya dilakukan oleh Penanggung jawab dan pelaksana upaya
pada awal tahun |
||
|
B. Tujuan |
Sebagai pedoman dalam penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan
dan penyelenggaraan upaya agar dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur |
||
|
C. Kebijakan
|
Surat
Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo No: 800/ /D-2.U.2/SK/I/2016 tentang Pengendalian dokumen dan rekaman |
||
|
D. Referensi
|
- |
||
|
E. Alat
dan Bahan |
- |
||
|
F. Prosedur |
A.
Penyimpanan
arsip perencanaan upaya 1.
Penanggung
jawab upaya membuat rencana kegiatan yang dilaksanakan pada satu tahun yang
akan datang 2.
Penanggung
jawab upaya mengkonsultasikan rencana kegiatan tersebut kepada Kepala
Puskesmas 3.
Penanggung
jawab upaya member nomor urut rencana kegiatan yang telah disetujui Kepala
Puskesmas berdasarkan skala prioritas kegiatan 4.
Penanggung
jawab upaya membahas rencana kegiatan upaya pada awal tahun dalam
minilokakarya Puskesmas pada pembuatan |
||
Dinas Kesehatan Kota Metro |
PENYIMPANAN DAN PENGENDALIAN ARSIP PERENCANAAN
DAN PENYELENGGARAAN UPAYA |
UPTD Puskesmas Yosomulyo |
|
|
No.
Dokumen : 800/ /D-2.U.2/SOP/UKM/
I/2016 |
|||
|
SOP UKM |
Tanggal Terbit : |
Disetujui oleh, Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo |
|
|
No. Revisi : |
|||
|
|
Halaman
: 2/2 |
Hendarto, SKM, M.Kes NIP 197701141996021001 |
|
|
|
Rencana Kerja
Puskesmas 5.
Penanggung
jawab upaya mengetik rencana kegiatan yang sudah selesai dengan rapi dan
diberi nomor urut dokumen 6.
Penanggung
jawab upaya menyimpan rencana kegiatan yang sudah diketik disimpan di file
upaya B.
Penyimpanan
arsip penyelenggaraan upaya 1.
Penanggung
jawab upaya dan pelaksana upaya melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan 2.
Penanggung
jawab upaya dan pelaksana upaya mencatat kegiatan yang dilaksanakan 3.
Penanggung
jawab upaya melaporkan pelaksana kegiatan kepada Kepala Puskesmas 4.
Penanggung
jawab upaya member nomor urut dokumen setelah hasil kegiatan dilaporkan
kepada Kepala Puskesmas 5.
Penanggung
jawab upaya menyimpnan hasil penyelenggaraan kegiatan dalam file upaya |
||
|
G. Hal-hal yang diperhatikan |
- |
||
|
H. Unit terkait |
1. Penanggung
jawab Upaya 2. Pelaksana
Upaya |
||
|
I.
Dokumen
terkait |
1. Rekapan rencana kegiatan upaya 2. Rekapan hasil penyelenggaraan
upaya |
||
J. Rekaman histori
|
No. |
Halaman |
Yang
diubah |
Isi
perubahan |
Diberlakukan
Tgl. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KESEHATAN KOTA METRO
UPTD PUSKESMAS YOSOMULYO
Jalan Letjen
Basuki Rahmat No. 16 Yosomulyo Telp. (021) 42815 Kota Metro
BUKTI
PENYIMPANAN DAN PENGENDALIAN
ARSIP
PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
|
No |
Nama Buku/Dokumen/Arsip |
Nama Pengarang |
Tahun Terbit |
Keterangan |
|
1.
|
Bagan Tatalaksana Anak Gizi Buruk
Buku I |
Keputusan Menteri Kesehatan RI |
2011 |
|
|
2.
|
Buku Acuan Manajemen BBLR untuk Bidan Desa |
Dinas Kesehatan Propinsi Lampung |
2006 |
|
|
3.
|
Buku acuan pencegahan kanker payudara dan kanker rahim |
Kementerian Kesehatan RI |
2013 |
|
|
4.
|
Buku Acuan Penyeliaan Fasilitatif Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak |
Kementerian Kesehatan RI |
2015 |
|
|
5.
|
Buku Pedoman Deteksi Dini, Pelaporan dan Rujukan Kasus Kekerasan dan
Penelantaran Anak, Bagi Tenaga Kesehatan |
Keputusan Menteri Kesehatan RI |
2015 |
|
|
6.
|
Buku Pedoman Imunisasi Tetanus pada Wanita Usia Subur |
Kementerian Kesehatan RI |
2011 |
|
|
7.
|
Buku Pedoman PWS-KIA |
Keputusan Menteri Kesehatan RI |
2010 |
|
|
8.
|
Buku saku pelayanan kesehatan neonatal esensial |
Kementerian Kesehatan RI |
2010 |
|
|
9.
|
Draft Pedoman Pelaksanaan Audit
Maternal Perinatal dan Neonatal |
Keputusan Menteri Kesehatan RI |
2010 |
|
|
10.
|
Instrumen Stimulasi, Deteksi Dini dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak |
Keputusan Menteri Kesehatan RI |
2011 |
|
|
11.
|
Kadarzi |
Dinas Kesehatan Propinsi Lampung |
2006 |
|
|
12.
|
Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi di Indonesia |
Dinas Kesehatan Propinsi Lampung |
2007 |
|
|
13.
|
Kemenkes RI 1995/Menkes/SK/XII/2010 Standar Antropometri Penilaian Status
Gizi Anak |
Keputusan Menteri Kesehatan RI |
2012 |
|
|
14.
|
Keputusan Menteri Kesehatan RI Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi |
Departemen Kesehatan RI |
2005 |
|
|
15.
|
Model Buku Panduan Konseling Pengembangan Buku Keluarga |
BKKBN Propinsi Lampung |
2001 |
|
|
16.
|
Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli |
Keputusan Menteri Kesehatan RI |
2012 |
|
|
17.
|
Modul Pelatihan Pola Asuh Anak Bagi Penelola Program Kesehatan Ibu dan
Anak di Tingkat Propinsi |
Depkes, Dikjen Bina Pelayanan Medik |
2006 |
|
|
18.
|
Paket Pelatihan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) |
JNPK-KR |
2008 |
|
|
19.
|
Paket Pelatihan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif
(PONEK) |
Asuhan Neonatal Esensial, JNPK-KR |
2008 |
|
|
20.
|
Pedoman Bidan Koordinator |
Departemen Kesehatan RI |
2008 |
|
|
21.
|
Pedoman kader seri kesehatan anak |
Kementerian Kesehatan RI |
2010 |
|
|
22.
|
Pedoman Kelas Ibu Balita |
Kementerian Kesehatan RI |
2015 |
|
|
23.
|
Pedoman Kelas Ibu Hamil |
Kementerian Kesehatan RI |
2015 |
|
|
24.
|
Pedoman lokakarya mini Puskesmas |
Departemen Kesehatan RI |
2006 |
|
|
25.
|
Pedoman Nasional Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi |
Dinas Kesehatan Propinsi Lampung |
2007 |
|
|
26.
|
Pedoman Operasional Keluarga Sadar Gizi di Desa Siaga Kepmenkes RI No.
747/Menkes/SK/VI/2007 |
Departemen Kesehatan RI |
2007 |
|
|
27.
|
Pedoman Pelaksanaan Akselerasi Eliminasi tetanus Maternal dan Neonatal |
- |
- |
|
|
28.
|
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga Kepmenkes RI No.
564/Menkes/SK/VII/2006 |
Departemen Kesehatan RI |
2007 |
|
|
29.
|
Pedoman Pelaksanaan Stimulasi deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang
Anak di TK Pelayanan Kesehatan Dasar |
Keputusan Menteri Kesehatan RI |
2011 |
|
|
30.
|
Pedoman pelayanan kesehatan anak dengan disabilitas bagi keluarga |
Kementerian Kesehatan RI |
2015 |
|
|
31.
|
Pedoman pelayanan kesehatan anak dengan disabilitas bagi tenaga kesehatan |
Kementerian Kesehatan RI |
2015 |
|
|
32.
|
Pedoman Pelayanan kesehatan anak di sekolah luar biasa (SLB) bagi petugas
kesehatan |
Kementerian Kesehatan RI |
2011 |
|
|
33.
|
Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Darurat |
Departemen Kesehatan RI |
2004 |
|
|
34.
|
Pedoman Pembinaan dan Penyuluhan Kampanye Pencegahan HIV-AIDS “Aku Bangga
Aku Tahu” Bagi Fasilitator Kabupaten/Kota |
Keputusan Menteri Kesehatan RI |
2013 |
|
|
35.
|
Pedoman Pembinaan Kesehatan Usia Lanjut bagi Petugas Kesehatan |
Departemen Kesehatan RI |
1999 |
|
|
36.
|
Pedoman Peralatan Medik bagi pelayanan Kesehatan BBL, Bayi dan Balita Pengoperasian dan pemeliharaan |
Kementerian Kesehatan RI |
2013 |
|
|
37.
|
Pedoman Pewawancara Autopsi Verbal |
Batlitbang, Depkes RI bekerjasama dengan WHO |
|
|
|
38.
|
Pedoman Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
dengan Stiker |
Kementerian Kesehatan RI |
2010 |
|
|
39.
|
Pedoman Sistem Pencatatan dan Pelaporan KB |
Departemen Kesehatan RI |
2009 |
|
|
40.
|
Pedoman Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), Seksi Kesehatan Ibu dan
Anak |
Dinas Kesehatan Kota Metro |
2014 |
|
|
41.
|
Pedoman Stimulasi dan Nutrisi Pengungkit Otak (Brain Booster) pada Janin
melalui Ibu Hamil, Seksi Seksi Kesehatan Ibu dan Anak |
Dinas Kesehatan Kota Metro |
2014 |
|
|
42.
|
Pedoman teknis pengendalian kanker payudara dan kanker rahim |
Kementerian Kesehatan RI |
2010 |
|
|
43.
|
Pedoman Tim Penyeliaan Faslitatif Pelayanan KIA |
Kementerian Kesehatan RI |
2015 |
|
|
44.
|
Pedoman Umum Pengelola Posyandu |
Departemen Kesehatan RI |
2006 |
|
|
45.
|
Pelaksanaan Eliminasi Tetanus Neonatorum (ETN) dan penanggulangan kasus
Tetanus Neonatorum |
Departemen Kesehatan RI |
1997 |
|
|
46.
|
Pelatihan Penyeliaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengelola KB di Dinas
Kesehatan Kabupaten, |
Dinas Kesehatan Propinsi Lampung |
2007 |
|
|
47.
|
Pemberian ASI Eksklusif, Permenkes RI No. 33/2012 |
Peraturan Menteri Kesehatan RI |
2012 |
|
|
48.
|
Peraturan Presiden No. 2 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) |
|
|
|
|
49.
|
Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak Dirjen
Bina Gizi dan KIA |
Direktorat Bina Kesehatan Ibu |
2014 |
|
|
50.
|
Petunjuk tehnis penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di satuan pendidikan
dasar dan menengah |
Kementerian Kesehatan RI |
2015 |
|
|
51.
|
Petunjuk teknis penggunaan buku kesehatan ibu dan anak |
Departemen Kesehatan RI |
2007 |
|
|
52.
|
Petunjuk teknis penjaringan kesehatan anak sekolah, Direktorat Bina
Kesehatan Anak |
Departemen Kesehatan RI |
2008 |
|
|
53.
|
Petunjuk Teknis Tatalaksana Anak Gizi Buruk Buku II |
Keputusan Menteri Kesehatan RI |
2011 |
|
|
54.
|
Promosi kesehatan di Sekolah |
Dinas Kesehatan Kota Metro |
2009 |
|
|
55.
|
Rencana Strategis Keputusan Menteri Kesehatan Tahun 2015-2019 |
Keputusan Menteri Kesehatan RI |
2015 |
|
|
56.
|
Standar Profesi Bidan No 369/Menkes/SK/III/2007 |
Kementerian Kesehatan RI |
2007 |
|
|
57.
|
Tehnik berkomunikasi dengan remaja |
BKKBN Kota Metro |
2006 |
|
|
Mengetahui, Kepala
UPTD Puskesmas Yosomulyo Hendarto, SKM. M.Kes NIP.
19770114 199602 1001 |
Penanggung
Jawab UKM Siti Nurjanah, S.ST NIP.
19720615 199211 2001 |
No comments:
Post a Comment