PEDOMAN PELAKSANAAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) PENYAKIT TIDAK MENULAR DI PUSKESMAS

 

 

 

PEDOMAN

PELAKSANAAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)

PENYAKIT TIDAK MENULAR DI PUSKESMAS WARA BARAT

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.    Latar Belakang

Saat ini, Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi penyebab kematian utama sebesar 36 (63%) dari seluruh kasus kematian yang terjadi di seluruh dunia, dimana sekitar 29 juta (80%) justru terjadi di Negara yang sedang berkembang (WHO,2010). Peningkatan kematian akibat PTM di masa mendatang diproyeksikan akan terus terjadi sebesar 15 % (44 juta kematian) dengan rentang waktu antara tahun 2010 dan 2020. Kondisi ini timbul akibat perubahan perilaku manusia dan lingkungan yang cenderung tidak sehat terutama pada negara-negara berkembang.

Pada awal perjalanan PTM seringkali tidak bergejala dan tidak menunjukkan tanda klinis secara khusus sehingga datang sudah terlambat atau pada stadium lanjut akibat tidak mengetahui dan menyadari kondisi kelainan yang terjadi pada dirinya. Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 69,6% dari kasus Diabetes Melitus dan 63,2% dari kasus hipertensi masih belum terdiagnosis. Keadaan ini mengakibatkan penanganan menjadi sulit, terjadi komplikasi bahkan berakibat kematian dini.

Dalamkurun waktu tahun 1995-2007, kematian akibat PTM mengalami peningkatan dari 41,7% menjadi 59,5%. Peningkatan prevalensi PTM berdampak terhadap peningkatan,sebab pembiayaan kesehatan yang harus di tanggung Negara dan masyarakat. Penyandang PTM memerlukan biaya yang relative mahal, terlebih bila kondisinya berkembang semakin lama (menahun) dan terjadi komplikasi.

Data Pusat Pembiayaan Jaminan kesehatan kementrian Kesehatan RI pada tahun 2012 memperlihatkan bahwa PTM menghabiskan biaya pengobatan yang cukup besar bila dibandingkan dengan biaya pengobatan tertinggi dari seluruh penyakit menular.

 

PTM dapat dicegah dengan mengendalikan factor risikonya, yaitu merokok, diet yang tidak sehat,kurang aktifitas fisik dan konsumsi minuman beralkohol. Mencegah dan mengendalikan faktor resiko relatif lebih murah bila dibandingkan dengan biaya pengobatan PTM. Penngendalian faktor risiko PTM merupakan upaya untuk mencegah PTM, bagi masyarakat sehat, yang mempunyai faktor risiko dan bagi penyandang PTM, dengan tujuan bagi yang belum memiliki faktor risiko agar tidak timbul faktor risiko PTM, kemudian bagi yang mempunyai faktor risiko diupayakan agar kondisi faktor risiko PTM menjadi normal kembali dan atau mencegah terjadinya PTM, dan bagi yang sudah menyandang PTM, untuk mencegah komplikasi, kecacatan dan kematian dini serta meningkatkan kualitas hidup.

Salah satu strategi pengendalian PTM yang efisien dan efektif adalah pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat. Masyarakat diberikan fasilitas dan bimbingan untuk ikut berpartisipasi dalam pengendalian faktor risiko PTM dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan deteksi dini, pemanntauan faktor risiko PTM serta tindak lanjutnya. Kegiatan ini disebut dengan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) TPM.

Posbindu PTM merupakan wujud peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini, pemantauan faktor risiko PTM serta tindak lanjut dini yang dilaksanakan secara terpadu, rutin dan periodik. Kegiatan Posbindu PTM diharapkan dapat meningkatkan sikap mawas diri masyarakat terhadap faktor risiko PTM sehingga peningkatan kasus PTM dapat dicegah. Sikap mawas diri ini ditujukan dengan adanya perubahan perilaku masyarakat yang lebih sehat dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan tidak hanya pada saat sakit, melainkan juga pada keadaan sehat.

Berkaitan dengan hak tersebut diatas maka dalam penyelenggaraan Posbindu PTM diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi panduan bagi penyelenggaraan kegiatan Posbindu bagi para pemangku kepentingan serta petugas pelaksana lapangan.

Masyarakat diperankan sebagai sasaran kegiatan, target perubahan, agen pengubah sekaligus sebagai sumber daya dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM dan tindak lanjutnya.

 

B.    Tujuan Pedoman

Sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM bagi pengelola program Posbindu PTM di Puskesmas Wara Barat dan institusi serta organisasi lainnya dalam terlaksananya pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM berbasis peran serta masyarakat secara terpadu, rutin dan periodik.

C.    SASARAN

Sasaran dari pedoman ini adalah semua pemangku kepentingan terkait dalam hal ini adalah pengelola program Posbindu PTM di puskesmas Wara Barat untuk bekerjasama dengan masyarakat secara terpadu, rutin dan periodik dalam terlaksananya program Posbindu PTM.

 

D.    Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup pedoman ini meliputi tujuan dan strategi kegiatan, konsep dasar program Posbindu PTM, pengorganisasian Posbindu PTM, pemantauan, penilaian dan pembinaan serta peran pemangku kepentingan.

 

E.    Batasan Operasional

Posbindu PTM merupakan wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan. Kegiatan ini dikembangkan sebagai bentuk kewaspadaan dini  terhadap PTM mengingat hampir semua faktor risiko PTM tidak memberikan gejala pada yang mengalaminya.

Posbindu PTM menjadi salah satu bentuk upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang selanjutnya berkembang menjadi  upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dalam pengendalian faktor risiko PTM di bawah pembinaan puskesmas.

Kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM meliputi wawancara untuk perilaku merokok, kurang konsumsi sayur dan buah, kurang aktifitas fisik, konsumsi alkohol, kemudian pengukuran secara berkala tinggi badan dan berat badan, menghitung nilai indeks massa tubuh (IMT), mengukur lingkar perut, tekanan darah,dan pemeriksaan gula darah sewaktu , kolesterol total, trigliserida.

Jika pada saat wawancara, pengukuran, pemeriksaan ditemukan faktor risiko PTM, maka dilakukan tindak lanjut dini berupa pembinaan secara terpadu melalui penyuluhan individu, kelompok atau konseling secara perorangan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya bagi yang memerlukan penanganan lebih lanjut dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Posbindu PTM dapat dikelompokkan menjadi dua bagian :

1.     Posbindu PTM dasar meliputi pemeriksaan deteksi dini faktor risiko yang dilakukan dengan wawancara terarah melalui penggunaan instrument atau formulir untuk mengidentifikasi riwayat penyakit tidak menular dalam keluarga dan yang telah diderita sebelumnya, pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, IMT, pemeriksaan tekanan darah, serta konseling.

2.     Posbindu PTM utama meliputi kegiatan Posbindu PTM dasar ditambah dengan pemeriksaan guladarah, kolesterol total,yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter,bidan,perawat kesehatan/tenaga ahli teknologi laboratorium medik/lainnya).

Posbindu PTM utama dilaksanakan bila memiliki sumber daya berupa peralatan, tenaga kesehatan dan tempat pemeriksaan yang memadai. Bila kelompok/organisasi/institusi di masyarakat ini belum memiliki sumber daya yang mencukupi, maka pengembangan dilakukan pada tahap awal dengan Posbindu PTM dasar. Seiring dengan perkembangan sumber daya yang dimiliki, maka Posbindu PTM dasar dapat ditingkatkan menjadi Posbindu PTM utama.

Posbindu PTM dilaksanakan dengan 5 tahapan layanan, namun dalam situasi kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Kegiatan tersebut berupa pelayanan deteksi dini, monitoring terhadap faktor risiko penyakit tidak menular dan tindak lanjut dini seperti konseling serta rujukan ke puskesmas.

 

F.    Landasan Hukum

1.       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

2.       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

3.       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perundangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

4.       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

5.       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6.       Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

7.       Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan

8.       Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014

9.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.7 tahun 2007 tentan Petugas Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat

10.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.741 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota

11.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2269 tahun 2011 tentang pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat

12.    Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia No.40 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

13.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan surveilans kesehatan

14.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.40 Tahun 2013 tentang peta jalan pengendalian dampak konsumsi rokok

15.    Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No.75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

16.    Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1479 tahun 2003  tentang Pedoman Penyelenggaraan system surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan PTM terpadu

17.    Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.430 tahun 2007 tentang Pedoman pengendalian Penyakit kanker.

18.    Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1529 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga.

 

 

 

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

 

A.    Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan Posbindu PTM dilakukan oleh petugas pelaksana Posbindu PTM yang berasal dari kader kesehatan yang telah ada atau beberapa orang dari masing-masing kelompok/organisasi/lembaga/tempat kerja yang bersedia menyelenggarakan Posbindu PTM, yang dilatih secara khusus, dibina atau difasilitasi untuk melakukan pemantauan faktor risiko PTM di masing-masing kelompok atau organisasinya.

Pelaksana  Posbindu PTM dibina oleh Puskesmas penanggung jawab wilayah tersebut dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Setempat. Petugas Pelaksana Posbindu PTM memiliki kriteria antara lain : mau dan mampu melakukan kegiatan Posbindu PTM minimal bisa membaca dan menulis, lebih diutamakan berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Semua Pegawai Puskesmas Wajib berpartisipasi dalam kegiatan Posbindu PTM.Penanggung jawab Posbindu PTM merupakan koordinator dalam penyelenggaraan kegiatan Posbindu PTM.

 

B.    Distribusi Ketenagaan

Pengaturan dan penjadwalan Penanggung Jawab Posbindu PTM, dan Pegawai puskesmas termasuk kader kesehatan yang telah ada atau beberapa dari masing-masing kelompok yang bersedia menyelenggarakan Posbindu PTM yang dikoordinir oleh penanggung jawab Posbindu PTM sesuai dengan kesepakatan.

 

C.    Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM disepakati dan disusun bersama dengan sektor terkait yang biasanya di laksanakan sebulan sekali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  III

STANDAR FASILITAS

 

A.    Denah Ruang

Koordinasi pelaksanaan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM dilakukan oleh Penanggung Jawab Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM yang menempati ruang Gizi dari gedung puskesmas. Pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan di Aula Puskesmas Wara Barat yang terletak di depan Ruang Imunisasi.

                                                                                                    

B.    Standar Fasilitas

1.     Pedoman umum Pos Pembinaan terpadu  PTM         : 1 buah

2.     Panduan pengukuran Faktor Risiko PTM                  : 1 buah

3.     Panduan Penyakit Tidak Menular dan Faktor Risiko :  1 buah

4.     Petunjuk teknis Penyelenggaraan pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular : 1 buah

5.     Panduan Upaya Pengendalian Faktor Risiko PTM    : 1 buah

6.     Panduan Penyakit Kanker                                          : 1 buah

7.     Panduan Penyelenggaraan Posbindu PTM                 : 1 buah

8.     Tensimeter                                                                  : 1 buah

9.     Alat Pengukur Tinggi Badan                                      : 1 buah

10.  Timbangan                                                                  : 1 buah

11.  Pita Pengukur                                                              : 1 buah

12.  Alat pengukur Gula darah,kolesterol dan asam urat  : 1buah

BAB IV

TATALAKSANA PELAYANAN

 

A.      Lingkup Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu PTM

Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu PTM Puskesmas mencakup :

1.     Posbindu PTM merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang berorientasi kepada upaya promotif dan preventif dalam pengendalian PTM dengan melibatkan masyrakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi. Masyarakat di perankan sebagai sasaran kegiatan, target perubahan, agen perubahan, sekaligus sebagai sumber daya. Dalam pelaksanaan selanjutnya kegiatan Posbindu PTM menjadi upaya kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), dimana kegiatan ini diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan sumber daya, kemampuan dan kebutuhan masyarakat.

2.     Substansi Posbindu PTM mengacu kepada kegiatan, bukan terhadap tempat. Hal ini  yang membedakan Posbindu PTM dengan UKBM lainnya. Kegiatan berupa deteksi dini, pemantauan faktor risiko PTM  serta tindak lanjut dini faktor risiko PTM. Persiapan dalam penyelenggaraan Posbindu PTM didahului dengan identifikasi kelompok potensial yang ada di masyarakat, sosialisasi dan advokasi, pelatih petugas pelaksana Posbindu PTM atau fasilitas tekhnis, fasilitas logistik, pengaturan mekanisme kerja antara petugas pelaksana Posbindu PTM dengan pembinanya, serta sumber pembiayaan.

3.     Penyelenggaraan Posbindu PTM meliputi kegiatan wawancara, pengukuran, pemeriksaan dan tindak lanjut dini.Biaya penyelenggaraan kegiatan Posbindu PTM dapat berasala dari berbagai sumber. Pada awal pelaksanaan mendapat stimulasi atau subsidi dari pemerintah. Secara bertahap di harapkan masyrakat mampu membiayai penyelenggaraan kegiatan secara mandiri.Kegiatan posbindu PTM dalam situasi kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

4.     Pemantauan dan penilaian keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan Posbindu PTM harus dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan sejak awal dan dibandingkan dengan hasil pencapaiannya. Penilaian tingkat perkembangan Posbindu PTM berdasarkan penilaian terhadap tingkat perkembangan Posbindu yang dilakukan sebagai bahan dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai rujukan untuk melakukan kegiatan yang bekelanjutan.

 

B.      Metode Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu PTM

Untuk mencapai keberhasilan program kegiatan Posbindu PTM perlu dikembangkan strategi pelaksanaan kegiatan, yaitu :

1.     Sosialisasi dan advokasi kepada pemerintah, pihak legislatif, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan.

2.     Pemberdayaan masyarakat

3.     Pendekatan integratif pada kelompok masyarakat khusus dan pada berbagai tatanan seperti sekolah, tempat kerja, lingkungan pemukiman.

4.     Peningkatan jejaring kerja PTM dengan melibatkan lintas program,lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait baik di pusat maupun propinsi , dan kabupaten/kota dan puskesmas.

5.     Peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

6.     Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam pengendalian faktor risiko PTM

7.     Faslitas ketersediaan sarana dan prasarana

8.     Berbasis bukti ilmiah dan sesuai kearifan local

Dalam upaya mencapai tujuan Posbindu PTM diperlukan peran petugas pelaksana Posbindu PTM yang berasal dari kader kesehatan yang telah ada atau beberapa dari masing-masing kelompok yang bersedia menyelenggarakan posbindu.

Tujuan dilakukannya kegiatan ini agar pengembangan Posbindu PTM dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya di masyarakat sehingga dapat berjalan secara mandiri dan berkesinambungan.

Langkah persiapan Posbindu PTM diawali dengan pengumpulan data dan informasi besaran masalah PTM yang ada. Informasi ini bisa didapat secara langsung dari masyarakat melalui berbagai metode sebagai berikut:

a)     Wawancara

b)    Pengamatan

c)     Angket

d)    Tehnik Participatory Rural Appraisal (PRA) atau pemahaman Partisipatif pedesaan

e)     Fokus diskusi kelompok terarah

Selain itu, informasi juga didapatkan dari data Rumah Sakit, Puskesmas, Profil kesehatan daerah, riskesdas, atau hasil survey lainnya. Informasi ini berupa besaran masalah penyakit tidak menular dan dampaknya terhadap pembiayaan kesehatan.

C.      Langkah Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu

1.     Identifikasi kelompok potensial yang ada dimasyarakat.

Langkah persiapan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat diawali dengan pengumpulan data dan informasi besaran masalah PTM yang ada, sarana dan prasarana pendukung dan sumber daya manusia yang tersedia dalam kelompok tersebut.

Identifikasi merupakan kegiatan mencari, menemukan, mencatat data yang belum diketahui mengenai kelompok-kelompok masyarakat potensial yang ada yang merupakan sasaran yang akan menjadi subyek atau obyek dalam pengembangan Posbindu PTM ini. Tujuan dilakukannya kegiatan ini agar pengembangan Posbindu PTM dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya di masyarakat dapat berjalan secara mandiri dan berkesinambungan.Kelompok masyarakat potensial antara lain : Kelompok masyarakat di tatanan desa seperti karang taruna, PKK/dasa wisma,pengajian, majelis taklim, kelompok kebaktian , LSM, organisasi profesi, swasta, klub olah raga, koperasi dan kelompok masyarakat di tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi dan lain-lain.

2.     Sosialisasidan Advokasi

Sosialisasi dan advokasi dilakukan kepada kelompok masyarakat potensial terpilih tentang besarnya permasalahan PTM yang ada, dampaknya bagi masyarakat dan dunia usaha, strategi pencegahan dan pengendalian serta tujuan dan manfaat kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM melalui Posbindu PTM. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar diperoleh dukungan dan komitmen dalam menyelenggarakan Posbindu PTM.

Pertemuan sosialisasi dan advokasi dapat dilakukan beberapa kali. Pada pertemuan sosialisasi dan advokasi tersebut akan teridentifikasi kelompok yang bersedia menyelenggarakan Posbindu PTM.Tindak lanjut dari advokasi adalah kesepakatan bersama berupa penyelenggaraan kegiatan Posbindu PTM yaitu:

1)       Menetapkan klasifikasi Posbindu PTM sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan

2)       Menetapkan dan membagi peran dan fungsi petugas pelaksana dalam penyelnggaraan Posbindu PTM

3)       Menetapkan jadwal pelaksanaan Posbindu PTM

4)       Merencanakan besaran dan sumber pembiayaan

5)       Melengkapi sarana dan prasarana

6)       Menetapkan mekanisme kerja dengan petugas kesehatan pembinanya.

3.     Pelatihan Tenaga Pelaksana Posbindu PTM

Kegiatan ini dapat diselenggerakan oleh masyarakat/kelompok/institusi yang bersedia menyelenggarakan posbindu PTM dengan difasilitasi oleh puskesmas maupun Dinas Kesehatan. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan tentang PTM faktor resiko, dampak, dan upaya yang diperlukan dalam pencegahan dan pengendalian PTM, memberikan pengetahuan tentang posbindu PTM, memberikan kemapuan dan keterampilan dalam memantau faktor risiko PTM dan memberikan keterampilan dalam melakukan konseling serta tindak lanjutnya.

Peserta pelatihan adalah petugas pelaksana posbindu PTM, agar pelatihan berlangsung efektif, jumlah seluruh peserta maksimal 30 orang yang berarti puskesmas akan melatih 6 posbindu PTM yang masing-masing posbindu PTM terdiri  dari 5 orang. Waktu pelatihan disesuaikan dengan kondisi setempat dengan modul yang telah dipersiapkan.

4.     Pengorganisasian dan Pembagian Peran

Setelah petugas pelaksana posbindu PTM dilatih, mereka harus memahami semua peranan masing-masing.

5.     Pelaksanaan Posbindu PTM

Pelaksanaan kegiatan posbindu PTM yang rutin dilaksanakn sebulan sekali disuatu tempat yang sudah disepakati dapat ditambahkan dengan melakukan kegiatan posbindu PTM secara bergerak dengan mendatangi tiap-tiap rumah dalam lingkup desa untuk meningkatkan cakupan peserta posbindu PTM di wilayah tersebut.

Posbindu dilaksanakan dengan 5 tahapan layanan, namun dalam kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.Kegiatan tersebut berupa pelayanan deteksi dini, pemantauan terhadap faktor risiko penyakit tidak menular dan tindak lanjut sederhana seperti konseling serta rujukan ke puskesmas.

Dalam pelaksanaannya ada 5 tahap :

a.     Registrasi

b.     Wawancara

c.     Pengukuran

d.     Pemeriksaan

e.     Identifikasi faktor risiko PTM dan konseling

6.     Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Posbindu PTM

Penilaian faktor risiko PTM dilakukan pada setiap indivisu untuk masing-masing faktor risiko PTM. Selanjutnya akan dianalisa dan dilakukan langkah-langkah atau intervensi yang harusdilakukan oleh individu tersebut sesuai dengan faktor risiko yang dimiliki.

Tindak lanjut dan pembinaan yang dilakukan dapat berupa penyuluhan dan edukasi lebih mendalam terhadapa para peserta posbindu PTM yang beresiko, peningkatan aktifitas fisik bersama, merujuk ke puskesmas dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

LOGISTIK

 

Kebutuhan dan dan logistik untuk pelaksanaan posbindu PTM di rencanakan dalam pertemuan sesuai dengan tahapan kegiatan dan metode Posbindu PTM yang akan dilaksanakan.Dalam Penyelenggaraan Posbindu PTM agar dapat berlangsung secara berkelanjutan, diperlukan pembiayaan yang memadai. Pembiayaan dapat berasal dari pemerintah, swasta, kelompok masyarakat/lembaga atau pihak lain yang peduli terhadap persoalan penyakit tidak menular.

 

Puskesmas dapat memanfaatkan sumber pembiayaan yang potensial untuk mendukung dan memfasilitasi terselenggaranya posbindu PTM, melalui pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI

KESELAMATAN SASARAN

 

Pelaksanaan posbindu PTM mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penilaian dan evaluasi kegiatan perlu diperhatikan keselamatan sasaran dengan melakukan identifkasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan resiko terhadap sasaran harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII

KESELAMATAN KERJA

 

Dalam persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan posbindu PTM perlu diperhatikan keselamatan kerja semua petugas penyelenggara posbindu PTM dan lintas sektor terkait dengan melakukan identifikasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiata. Upaya pencegahan risiko terhadap kegiatan harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VIII

PENGENDALIAN MUTU

 

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan posbindu PTM dalam melakukan pengelolaan faktor risiko bagi pesertanya, perlu dilakukan penilaian terhadap proporsi faktor risiko PTM pada posbindu PTM yang merupakan perhitungan persentase hasil pengukuran faktor risiko PTM dari semua peserta posbindu yang diperiksa. Proporsi faktor risiko dikelompokkan menjadi 2 yaitu: merah jika proporsi faktor risiko PTM tinggi dan hijau jika proporsi faktor risiko PTM rendah. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi koordinator posbindu PTM untuk merencanakan pembinaan pada anggotanya secara optimal lagi.Kinerja pelaksanaan posbindu di monitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

1.       Terlaksananya deteksi dini faktor risiko PTM dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal

2.       Terlaksananya pemantauan faktor risiko PTM dengan kesesuaian petugas yang melaksanakan kegiatan

3.       Terlaksananya tindak lanjut dini faktor risiko PTM dengan ketepatan metode yang digunakan

4.       Terlaksanaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM berbasis peran serta masyarakat secara terpadu, rutin dan periodik.

 

 

 

 

BAB IX

PENUTUP

 

Pedoman ini sebagai acuan bagi petugas puskesmas dan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan dan pembinaan posbindu PTM dengan tetap memperhatikan prinsip proses pembelajaran dan manfaat.

 

Keberhasilan kegiatan posbindu PTM tergantung pada komitmen yang kuat dari semua pihak terkait dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang kesehatan.