SK PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI, PENGENDALIAN DOKUMEN DAN PENGENDALIAN REKAMAN

  

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SITANGGAL

Nomor :          /      /     /2017

 

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI, PENGENDALIAN DOKUMEN DAN PENGENDALIAN REKAMAN

 

 

KEPALA PUSKESMAS SITANGGAL,

 

Menimbang

:

a.   bahwa untuk membangun sistem manajemen mutu, penyelenggaraan program, dan sistem pelayanan klinis di Puskesmas perlu disusun pengaturan-pengaturan (regulasi) internal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan;

b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi, Pengendalian Dokumen dan Pengendalian Rekaman;

Mengingat

:

1.   Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

2.   Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3.   Undang – Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);

4.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparutur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparutur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

6.   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7.   Peraturan Menteri Kesehehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi;

8.     Peraturan Bupati Brebes Nomor 031 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LARANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI, PENGENDALIAN DOKUMEN DAN PENGENDALIAN REKAMAN.

KESATU

:

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi, Pengendalian Dokumen dan Pengendalian Rekaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA

:

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

 

 

 

Ditetapkan di        : Larangan

Pada tanggal         : 2 Januari 2017

 KEPALA  PUSKESMAS SITANGGAL

 

 

 

 

 

PRAWOTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

LARANGAN

NOMOR    :      /       /  /2017

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI, PENGENDALIAN DOKUMEN DAN PENGENDALIAN REKAMAN

 

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI, PENGENDALIAN DOKUMEN DAN PENGENDALIAN REKAMAN

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

Akreditasi Puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Puskesmas yang dilakukan melalui membangun sistem manajemen mutu, penyelenggaraan upaya Puskesmas, dan sistem pelayanan klinis untuk memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan dan peraturan perundangan serta pedoman yang berlaku.

Untuk membangun sistem manajemen mutu, penyelenggaraan program, dan sistem pelayanan klinis di Puskesmas perlu disusun pengaturan-pengaturan (regulasi) internal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan.  Penetapan dan pemberlakuan regulasi internal  berupa Kebijakan, Pedoman, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen lain yang merupakan pembakuan sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan yang ada di Puskesmas,  disusun berdasarkan peraturan perundangan dan pedoman-pedoman eksternal yang berlaku.

Tujuan  penyusunan  pedoman penyusunan dokumen akreditasi, pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman Puskesmas  Larangan adalah   :

1.       Tersedianya pedoman bagi Kepala Puskesmas, penanggung jawab dan pelaksana  upaya Puskesmas, dalam menyusun dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam standar akreditasi Puskesmas, yang merupakan regulasi internal di Puskesmas

2.       Tersedianya pedoman pengendalian dokumen Puskesmas

3.       Tersedianya pedoman pengendalian rekaman Puskesmas

 

 

BAB II

PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI PUSKESMAS

 

A.       Kebijakan

Kebijakan adalah Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas yang merupakan garis besar yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab maupun pelaksana. Kebijakan tersebut kemudian dijadikan dasar dalam  penyusunan pedoman/ panduan dan standar operasional prosedur (SOP) yang memberikan kejelasan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas.

Penyusunan Peraturan/Keputusan harus didasarkan pada peraturan perundangan, baik undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Menteri dan pedoman-pedoman teknis yang berlaku seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Peraturan/Keputusan Kepala Puskesmas Larangan dapat dituangkan dalam pasal-pasal dalam keputusan tersebut, atau merupakan lampiran dari peraturan/keputusan.

Format Peraturan/Keputusan dapat disusun sebagai berikut:

1.       Pembukaan ditulis dengan huruf kapital:

a.  Kebijakan : Peraturan/Keputusan Kepala Puskesmas Larangan,

b.  Nomor: ditulis sesuai sistem penomoran di Puskesmas Larangan yang mengacu pada peraturan yang berlaku,

c.  Judul : ditulis judul Peraturan/Keputusan tentang,

d.  Untuk SK, tidak perlu menuliskan “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”

e.  Jabatan pembuat keputusan ditulis simetris, diletakkan di tengah margin serta diakhiri dengan tanda koma (,)

f.   Konsideran, meliputi:

1)  Menimbang: memuat uraian singkat tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan.  Huruf awal kata menimbang ditulis dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca titik dua (:), dan diletakkan di bagian kiri;

2)  Mengingat: memuat dasar kewenangan dan peraturan perundangan yang memerintahkan pembuat Peraturan/Keputusan tersebut.  Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum adalah peraturan yang tingkatannya sederajat atau lebih tinggi. Kata “Mengingat” diletakkan di bagian kiri sejajar kata menimbang. Konsideran yang berupa peraturan perundangan diurutkan sesuai dengan hirarki tata perundangan dengan tahun yang lebih awal disebut lebih dulu, diawali dengan nomor 1,2, dst dan diakhiri dengan tanda baca (;)

2.       Diktum:

a.  Diktum “MEMUTUSKAN” ditulis simetris di tengah, seluruhnya dengan huruf kapital, serta diletakkan di tengah margin;

b.  Diktum “MENETAPKAN” dicantumkan setelah kata memutuskan sejajar ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat, huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);

c.  Nama keputusan sesuai dengan judul keputusan, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

3.       Batang Tubuh.

a.  Batang tubuh memuat semua substansi Peraturan/Keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum, misalnya:

KESATU    :

KEDUA      :

dst

b.  Dicantumkan saat berlakunya peraturan/keputusan, perubahan, pembatalan, pencabutan ketentuan, dan peraturan lainnya, dan

c.  Materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran peraturan/keputusan, dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh pejabat yang menetapkan peraturan/keputusan.

d.  Kaki

Kaki peraturan/ keputusan merupakan bagian akhir substansi peraturan/keputusan yang memuat penanda tangan penerapan peraturan/keputusan, pengundangan peraturan/keputusan yang terdiri dari tempat dan tanggal penetapan, nama jabatan diakhiri tanda koma (,), tanda tangan pejabat, dan nama lengkap pejabat yang menanda tangani.

e.  Penandatanganan

Peraturan/Keputusan Kepala Puskesmas Larangan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Larangan, dituliskan nama lengkap tanpa gelar dan tanpa NIP

f.   Lampiran peraturan/keputusan

1)  Halaman pertama harus dicantumkan judul dan nomor peraturan/keputusan

2)  Halaman terakhir harus ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas.

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen Peraturan/Keputusan yaitu :

1.       Pengaturan jenis huruf (font) menggunakan Bookman Old Style ukuran12.

2.       Pengaturan ukuran kertas yang digunakan adalah Legal atau Custom (21,5 cm x 33 cm) bila menggunakan kertas ukuran Folio.

3.       Pengaturan margins Kanan (Right): 3 cm; Kiri (Left): 3 cm; Bawah (Bottom): 5 cm bila menggunakan ukuran kertas Legal atau 3 cm bila menggunakan ukuran kertas Custom/Folio; Atas (Top): 1 cm (khusus untuk halaman pertama yang menggunakan kop Puskesmas sebagai header).

4.       Pengaturan spasi yang digunakan adalah 1,15 lines kecuali untuk kop Puskesmas.

5.       Kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Puskesmas tetap berlaku meskipun terjadi penggantian Kepala Puskesmas hingga adanya kebutuhan revisi atau pembatalan.

6.       Untuk kebijakan berupa Peraturan, pada Batang Tubuh tidak ditulis sebagai diktum tetapi dalam bentuk Bab-bab dan Pasal-pasal.

 

 

B.       Manual Mutu

Manual Mutu adalah dokumen yang memberi informasi yang konsisten ke dalam maupun ke luar tentang sistem manajemen mutu. Manual mutu disusun, ditetapkan, dan dipelihara oleh organisasi, yang meliputi:

Kata Pengantar

I.           Pendahuluan

A. Latar Belakang

1.   Profil Organisasi

2.   Kebijakan Mutu

3.   Proses Pelayanan (Proses Bisnis)

 

B. Ruang Lingkup

C. Tujuan

D. Landasan Hukum dan Acuan

E. Istilah dan Definisi

      II.            Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan:

A. Persyaratan Umum

B. Pengendalian Dokumen

C. Pengendalian Rekaman

    III.            Tanggung Jawab Manajemen:

A. Komitmen Manajemen

B. Fokus pada Sasaran/Pasien

C. Kebijakan Mutu

D. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu dan Pencapaian Sasaran Kinerja/Mutu

E. Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi

F.  Wakil Manajemen Mutu/Penanggung Jawab Manajamen Mutu

G. Komunikasi Internal

     IV.            Tinjauan Manajemen:

A. Umum

B. Masukan Tinjauan Manajemen

C. Luaran Tinjauan

       V.            Manajemen Sumber Daya;

A. Penyediaan Sumber Daya

B. Manajemen Sumber Daya Manusia

C. Infrastruktur

D. Lingkungan Kerja

     VI.            Penyelenggaraan Pelayanan:

A. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas

1. Perencanaan Upaya Kesehatan Masyarakat, akses dan pengukuran kinerja

2. Proses yang berhubungan dengan sasaran:

a.  Penetapan persyaratan sasaran

b.  Tinjauan terhadap persyaratan sasaran

c.  Komunikasi dengan sasaran

3. Pembelian (bila ada)

4. Penyelenggaraan UKM

a.  Pengendalian proses penyelenggaraan upaya

b.  Validasi proses penyelenggaraan upaya

c.  Identifikasi dan mampu telusur

d.  Hak dan Kewajiban sasaran

e.  Pemeliharaan barang milik pelanggan (jika ada)

f.   Manajemen risiko dan keselamatan

5. Pengukuran, analisis, dan penyempurnaan sasaran kinerja UKM

a.  Umum

b.  Pemantauan dan Pengukuran:

c.  Pengendalian Jika ada Hasil yang tidak sesuai

d.  Analisis Data

e.  Peningkatan Berkelanjutan

f.   Tindakan korektif

g.  Tindakan preventif

B. Pelayanan Klinis (Upaya Kesehatan Perseorangan)

1. Perencanaan Pelayanan Klinis

2. Proses yang berhubungan dengan pelanggan

3. Pembelian/pengadaan barang terkait dengan pelayanan klinis:

a.  Proses pembelian

b.  Verifikasi barang yang dibeli

c.  Kontrak dengan pihak ketiga

4. Penyelenggaraan pelayanan klinis:

a.  Pengendalian proses pelayanan klinis

b.  Validasi proses pelayanan

c.  Identifikasi dan ketelusuran

d.  Hak dan Kewajiban pasien

e.  Pemeliharaan barang milik pelangan (specimen, rekam medis, dsb)

f.   Manajemen risiko dan keselamatan pasien

5. Peningkatan Mutu Pelayanan Klinis dan Keselamatan Pasien

a.  Penilaian indikator kinerja klinis

b.  Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien

c.  Pelaporan insiden keselamatan pasien

d.  Analisis dan tindak lanjut

e.  Penerapan manajemen risiko

6. Pengukuran, analisis dan penyempurnaan

a.  Umum

b.  Pemantauan dan pengukuran:

1)  Kepuasan Pelanggan

2)  Audit Internal

3)  Pemantauan dan Pengukuran Proses, Kinerja

4)  Pemantauan dan Pengukuran Hasil Layanan

c.  Pengendalian jika ada Hasil yang Tidak Sesuai

d.  Analisis Data

e.  Peningkatan Berkelanjutan

f.   Tindakan Korektif

g.  Tindakan Preventif

   VII.            Penutup

Lampiran (Bila ada)

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen manual mutu yaitu:

1.       Pengaturan jenis huruf dan ukuran font diseragamkan dalam satu puskesmas, bias menggunakan Times New Roman ukuran 12 ataupun jenis huruf lain yang mudah dibaca.

2.       Pengaturan ukuran kertas yang digunakan adalah Legal atau Custom (21,5 cm x 33 cm) bila menggunakan kertas ukuran Folio.

3.       Pengaturan margins Kanan (Right): 3 cm; Kiri (Left): 3 cm; Bawah (Bottom): 5 cm bila menggunakan ukuran kertas Legal atau 3 cm bila menggunakan ukuran kertas Custom/Folio; Atas (Top): 3 cm.

4.       Pengaturan spasi yang digunakan adalah 1,5 lines

 

C.       Rencana Kinerja Lima Tahunan Puskesmas

Dalam menyusun rencana lima tahunan, Kepala Puskesmas bersama seluruh jajaran karyawan yang bertugas di Puskesmas melakukan analisis situasi yang meliputi analisis pencapaian kinerja, mencari factor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat kinerja, sehingga dapat menyusun program kerja lima tahunan yang dijabatkan dalam kegiatan dan rencana anggaran.

 

1.       Sistematika Rencana Kinerja Lima Tahunan Puskesmas.

Sistematika Rencana kinerja lima tahunan Puskesmas dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Bab I.  Pendahuluan

A. Keadaan Umum Puskesmas

B. Tujuan penyusunan rencana lima tahunan

 

Bab II. Kendala dan Masalah

A. Identifikasi Keadaan dan Masalah

1.   Kebijakan, RPJMN, Renstra Kemenkes, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten, Target Kinerja Lima Tahunan.

2.   Pengumpulan Data:

a.  Data Umum

b.  Data Wilayah

c.  Data Penduduk Sasaran

d.  Data Cakupan

e.  Data Sumber Daya

3.   Analisa Data

4.   Alternatif Pemecahan Masalah

B. Penyusunan Rencana

1. Penetapan Tujuan dan Sasaran

2. Penyusunan Rencana

a.  Penetapan strategi pelaksanaan

b.  Penetapan kegiatan

c.  Pengorganisasian

d.  Perhitungan sumber daya yang diperlukan

C. Penyusunan Rencana Pelaksanaan (Plan of Action)

1. Penjadwalan

2. Pengalokasian sumber daya

3. Pelaksanaan kegiatan

4. Penggerak pelaksanaan

D. Penyusunan Pelengkap Dokumen

Bab III. Indikator dan Standar Kinerja untuk Tiap Jenis Pelayanan dan Upaya Puskesmas

Bab IV.  Analisis Kinerja

A. Pencapaian Kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan upaya Puskesmas

B. Analisis Kinerja: menganalisis faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja

Bab V. Rencana Pencapaian Kinerja Lima Tahun

A. Program Kerja dan kegiatan: berisi program-program kerja yang akan dilakukan yang meliputi antara lain:

1. Program Kerja Pengembangan SDM, yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan, misalnya pelatihan, pengusulan penambahan SDM, seminar, workshop, dsb

2. Program Kerja Pengembangan sarana, yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan, misalnya pemeliharaan sarana, pengadaan alat-alat kesehatan, dsb

3. Program Kerja Pengembangan Manajemen, dsb.

B. Rencana Anggaran: yang merupakan rencana biaya untuk tiap-tiap program kerja dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan secara garis besar

Bab VI.  Pemantauan dan Penilaian

Bab VII. Penutup

Lampiran : matriks rencana kinerja lima tahunan Puskesmas

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen rencana kerja lima tahunan yaitu:

1.  Pengaturan jenis huruf dan ukuran font diseragamkan dalam satu puskesmas, bias menggunakan Times New Roman ukuran 12 ataupun jenis huruf lain yang mudah dibaca.

2.  Pengaturan ukuran kertas yang digunakan adalah Legal atau Custom (21,5 cm x 33 cm) bila menggunakan kertas ukuran Folio.

3.  Pengaturan margins Kanan (Right): 3 cm; Kiri (Left): 3 cm; Bawah (Bottom): 5 cm bila menggunakan ukuran kertas Legal atau 3 cm bila menggunakan ukuran kertas Custom/Folio; Atas (Top): 3 cm.

4.  Pengaturan spasi yang digunakan adalah 1,5 lines

 

2.       Matriks Rencana Kinerja Lima Tahunan (lihat form excel)

Panduan dalam mengisi matriks rencana kinerja lima tahunan:

a.  Nomor : diisi dengan nomor urut

b.  Pelayanan/Upaya Puskesmas: diisi dengan Pelayanan Klinis (Upaya Kesehatan Perorangan), dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan di Puskesmas tersebut, misalnya Upaya KIA, Upaya KB, Upaya PKM, dst

c.  Indikator : diisi dengan indikator-indikator yang menjadi tolok ukur kinerja Upaya/Pelayanan

d.  Standar : diisi dengan standar kinerja untuk tiap indikator

e.  Pencapaian : diisi dengan pencapaian kinerja tahun terakhir

f.   Target pencapaian: diisi dengan target-target yang akan dicapai pada tiap tahap tahunan

g.  Program Kerja : diisi dengan Program Kerja yang akan dilakukan untuk mencapai target pada tiap tahun berdasarkan hasil analisis kinerja, misalnya program kerja pengembangan SDM, program kerja peningkatan mutu, program kerja pengembangan SDM, program kerja pengembangan sarana, dsb

h. Kegiatan: merupakan rincian kegiatan untuk tiap program yang direncanakan, misalnya untuk program pengembangan SDM, kegiatan Pelatihan Perawat, Pelatihan Tenaga PKM, dan sebagainya.

i.   Volume : diisi dengan volume kegiatan yang direncanakan untuk tiap tahapan tahunan

j.   Harga Satuan: harga satuan untuk tiap kegiatan,

k.  Perkiraan Biaya : diisi dengan perkalian antara volume dengan harga satuan.

3.       Penutup.

 

C.       Pedoman/Panduan

Pedoman/panduan  adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah langkah-langkah yang harus dilakukan. Pedoman merupakan dasar untuk menentukan dan melaksanakan kegiatan.

Panduan adalah petunjuk dalam melakukan kegiatan, sehingga dapat diartikan pedoman mengatur beberapa hal, sedangkan panduan hanya mengatur 1 (satu) kegiatan. Pedoman/ panduan dapat diterapkan  dengan baik dan benar melalui penerapan SOP.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen pedoman atau panduan yaitu :

1.       Setiap pedoman atau panduan harus dilengkapi dengan peraturan atau keputusan Kepala Puskesmas untuk pemberlakuan pedoman/ panduan tersebut.

2.       Peraturan Kepala Puskesmas tetap berlaku meskipun terjadi penggantian Kepala Puskesmas.

3.       Setiap pedoman/ panduan sebaiknya dilakukan evaluasi minimal setiap 2-3 tahun sekali.

4.       Bila Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman/ Panduan untuk suatu kegiatan/ pelayanan tertentu, maka Puskesmas dalam membuat pedoman/ panduan wajib mengacu pada pedoman/ panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

5.       Format baku sistematika pedoman panduan yang lazim digunakan sebagai berikut :

a.  Format Pedoman Pengorganisasian Unit Kerja

BAB I      Pendahuluan

BAB II     Gambaran Umum Puskesmas

BAB III    Visi, Misi, Falsafah, Nilai dan Tujuan Puskesmas

BAB IV    Struktur Organisasi Puskesmas

BAB V     Struktur Organisasi Unit Kerja

BAB VI    Uraian Jabatan

BAB VII   Tata Hubungan Kerja

BAB VIII  Pola Ketenagaan dan Kualifikasi Personil

BAB IX    Kegiatan Orientasi

BAB X     Pertemuan/Rapat

BAB XI   Pelaporan

1.  Laporan Harian

2.  Laporan Bulanan

3.  Laporan Tahunan

 

b.  Format Pedoman Pelayanan Unit Kerja

BAB I      PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan Pedoman

C. Sasaran Pedoman

D. Ruang Lingkup Pedoman

E. Batasan Operasional

BAB II     STANDAR KETENAGAAN

A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

B. Distribusi Ketenagaan

C. Jadwal Kegiatan  

BAB III    STANDAR  FASILITAS

A. Denah Ruang

B. Standar Fasilitas

BAB IV    TATALAKSANA PELAYANAN

A. Lingkup Kegiatan

B. Metode

C. Langkah Kegiatan

BAB V     LOGISTIK

BAB VI    KESELAMATAN SASARAN KEGIATAN/PROGRAM

BAB VII   KESELAMATAN KERJA

BAB VIII  PENGENDALIAN MUTU

BAB IX    PENUTUP

 

c.  Format Panduan Pelayanan Puskesmas

BAB I      DEFINISI

BAB II     RUANG LINGKUP

BAB III    TATA LAKSANA

BAB IV    DOKUMENTASI

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen pedoman/panduan yaitu:

1.       Pengaturan jenis huruf dan ukuran font diseragamkan dalam satu puskesmas, bisa menggunakan Times New Roman ukuran 12 ataupun jenis huruf lain yang mudah dibaca.

2.       Pengaturan ukuran kertas yang digunakan adalah Legal atau Custom (21,5 cm x 33 cm) bila menggunakan kertas ukuran Folio.

3.       Pengaturan margins Kanan (Right): 3 cm; Kiri (Left): 3 cm; Bawah (Bottom): 3 cm bila menggunakan ukuran kertas Legal atau 5 cm bila menggunakan ukuran kertas Custom/Folio; Atas (Top): 3 cm.

4.       Pengaturan spasi yang digunakan adalah 1,5 lines

 

Sistematika panduan pelayanan Puskesmas dapat dibuat sesuai dengan materi/isi pedoman/panduan. Pedoman/panduan yang harus dibuat adalah pedoman/panduan minimal yang harus ada di Puskesmas yang dipersyaratkan sebagai regulasi yang diminta dalam elemen penilaian.

Bagi Puskesmas yang telah menggunakan e-file tetap harus mempunyai hardcopy pedoman/ panduan yang dikelola oleh tim akreditasi Puskesmas atau bagian Tata Puskesmas.

 

D.      Penyusunan kerangka acuan.

Kerangka Acuan disusun untuk program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Puskesmas. Kerangka acuan harus memiliki tujuan umum dan tujuan khusus yang jelas. Tujuan Umum adalah tujuan secara garis besar, sedangkan tujuan khusus merupakan tujuan dari tiap kegiatan yang akan dilakukan.

Sistematika atau format kerangka acuan minimal memiliki poin-poin sebagai berikut:

a.       Pendahuluan

Yang ditulis dalam pendahuluan adalah hal-hal yang bersifat umum yang masih terkait dengan program/ kegiatan

b.       Latar belakang

Latar belakang adalah merupakan justifikasi atau alasan mengapa program tersebut disusun. Sebaiknya dilengkapi dengan data-data sehingga alasan diperlukan program tersebut dapat lebih kuat.

c.       Tujuan umum dan tujuan khusus

Tujuan ini adalah merupakan tujuan program/ kegiatan. Tujuan umum adalah tujuan secara garis besarnya, sedangkan tujuan khusus adalah tujuan secara rinci

d.       Kegiatan pokok dan rincian kegiatan

Kegiatan pokok dan rincian kegiatan adalah langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan sehingga tercapainyaa tujuan program/ kegiatan tersebut. Oleh karena itu antara tujuan dan kegiatan harus berkaitan dan sejalan.

e.       Cara melaksanakan kegiatan

Cara melaksanakan kegiatan adalah metode untuk melaksanakan kegiatan pokok dan rincian kegiatan. Metode tersebut bisa antara lain dengan membentuk tim, melakukan rapat, melakukan audit, dan lain-lain

f.        Sasaran

Sasaran program adalah target pertahun yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan-tujuan program/ kegiatan.

Sasaran program/ kegiatan menunjukkan hasil antara yang diperlukan untuk merealisir tujuan tertentu. Penyusunan sasaran program perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Sasaran yang baik harus memenuhi “SMART” yaitu :

1)   Specific : sasaran harus menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan, bukan cara pencapaiannya. Sasaran harus memberikan arah dan tolok ukur yang jelas sehingga dapat dijadikan landasan untuk penyusunan strategi dan kegiatan yang spesifik.

2)   Measurable : sasaran harus terukur dan dapat dipergunakan untuk memastikan apa dan kapan pencapaiannya. Akuntabilitas harus ditanamkan kedalam proses perencanaan. Oleh karenanya meetodologi untuk mengukur pencapaian sasaran (keberhasilan program/ kegiatan) harus ditetapkan sebelum kegiatan yang terkait dengan sasaran tersebut dilaksanakan.

3)   Agressive but Attainable : apabila sasaran harus dijadikan standar keberhasilan, maka sasaran harus menantang, namun tidak boleh mengandung target yang tidak layak. Umpamanya kita bisa menetapkan sebagai suatu sasaran “Pengurangan kematian misalnya akibat TB akan dapat dicapai pada suatu tingkat tertentu” tetapi meniadakan kematian merupakan hal yang tidak dapat dipastikan kelayakannya.

4)   Result oriented : sedapat mungkin sasaran harus menspesifikkan hasil yang ingin dicapai. Misalnya : mengurangi komplain masyarakat terhadap pelayanan OAT sebesar 50%

5)   Time bound : sasaran sebaiknya dapat dicapai dalam waktu yang relatif pendek, mulai dari beberapa minggu sampai  beberapa bulan (sebaiknya kurang dari 1 tahun). Kalau ada upaya/ kegiatan 5 (lima) tahun dibuat sasaran antara. Sasaran akan lebih mudah dikelola dan dapat lebih serasi dengan proses anggaran apabila dibuat sesuai dengan batas-batas tahun anggaran di Puskesmas.

 

g.       Jadwal pelaksanaan kegiatan

Jadwal merupakan perencanaan waktu untuk tiap-tiap rincian kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadwal dapat digambarkan dalam bentuk ganttchart.

 

h.       Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

Yang dimaksud dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan adalah evaluasi terhadap jadwal yang direncanakan. Jadwal tersebut akan dievaluasi setiap berapa bulan sekali (kurun waktu tertentu). Keterangan yang perlu dicantumkan dalam kerangka acuan adalah kapan (setiap kurun waktu berapa lama) evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dan siapa yang melakukan.

Adapun yang dimaksud dengan pelaporan adalah bagaimana dan kapan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan. Jadi keterangan yang harus ditulis di dalam kerangka acuan adalah cara bagaimana membuat laporan evaluasi dan kapan laporan tersebut harus dibuat dan ditujukan kepada siapa

i.        Pencatatan, Pelaporan dan evaluasi kegiatan

Pencatatan adalah catatan kegiatan dan yang ditulis dalam kerangka acuan yaitu bagaimana melakukan pencatatan kegiatan atau membuat dokumentasi kegiatan.

Pelaporan adalah bagaimana membuat laporan program dan kurun waaktu (kapan) laporan harus diserahkan dan kepada siapa saja laporan tersebut harus diserahkan.

Evaluasi kegiatan adalah evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan secara menyeluruh. Jadi yang di tulis didalam kerangka acuan, bagaimana melakukan evaluasi dan kapan evaluasi harus dilakukan.

 

Selain keterangan di atas,  juga dapat ditambahkan keterangan lain seperti rencana  pembiayaan dan anggaran.

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen kerangka acuan yaitu:

1.       Pengaturan jenis huruf dan ukuran font diseragamkan dalam satu puskesmas, bias menggunakan Times New Roman ukuran 12 ataupun jenis huruf lain yang mudah dibaca.

2.       Pengaturan ukuran kertas yang digunakan adalah Legal atau Custom (21,5 cm x 33 cm) bila menggunakan kertas ukuran Folio.

3.       Pengaturan margins Kanan (Right): 3 cm; Kiri (Left): 3 cm; Bawah (Bottom): 5 cm bila menggunakan ukuran kertas Legal atau 3 cm bila menggunakan ukuran kertas Custom/Folio; Atas (Top): 3 cm.

4.       Pengaturan spasi yang digunakan adalah 1,5 lines

 

E.       Standar Operasional Prosedur (SOP),

1.       Tujuan Penyusunan SOP

Agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/seragam dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.

2.       Format SOP

Format SOP Puskesmas Larangan adalah sebagai berikut :

1)       Kop/Heading SOP Puskesmas Larangan

 

 

 

Judul SOP

 

 

 

SOP

No. Dokumen:

No. Revisi      :    

Tanggal Terbit:

Halaman       :    

Nama Puskesmas Larangan (Huruf Kapital)

Disahkan oleh Kepala Puskesmas Larangan

 

Tanda tangan Kepala Puskesmas

Nama Kepala Puskesmas Larangan

NIP

 

1.  Pengertian

 

2.  Tujuan

 

3.  Kebijakan

 

4.  Referensi

 

5.  Langkah- langkah

 

6.  Unit terkait

 

7.  Rekaman histori perubahan

 

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan         :

a.   Jika SOP memiliki halaman lebih dari satu, maka pada halaman kedua tidak perlu menyertakan kop/heading.

b.   SOP UKP/tindakan dapat ditambahkan alat dan bahan serta bagan alir

c.    Bagan alir boleh dibuat terpisah dari format SOP

3.       Petujuk Pengisian SOP

a.  Logo

Logo yang dipakai Puskesmas adalah logo Pemerintah Kabupaten Brebes dan logo Puskesmas, sedangkan  nama organisasi  adalah nama Puskesmas Larangan (Huruf Kapital).

b. Kotak Kop/Heading

1)  Kolom Heading hanya dicetak pada halaman pertama.

2)  Kolom Puskesmas diberi Logo Pemerintah Kabupaten Brebes dan nama Puskesmas Larangan dan logo Puskesmas,

3)  Kolom Judul diberi Judul/nama SOP sesuai proses kerjanya

4)  Kolom Nomor Dokumen diisi sesuai dengan ketentuan penomeran yang berlaku di Puskesmas/PUSKESMAS yang bersangkutan, dibuat sistematis agar ada keseragaman.

-      Contoh penomoran untuk SOP pokja admen:

SOP/ADMEN/Nomor BAB (BAB I/II/III)/(Nomor Urut)/2016

-      Contoh penomoran untuk SOP pokja UKM:

SOP/UKM/Nomor BAB (BAB IV/V/VI)/(Nomor Urut)/2016

-      Contoh penomoran untuk SOP pokja UKP:

SOP/UKP/Nomor BAB (BAB VII/VIII/IX)/(Nomor Urut)/2016

5)  Kolom Nomor Revisi diisi dengan status revisi,  menggunakan  angka, misalnya untuk dokumen baru dapat diberi nomor 00, sedangkan dokumen revisi pertama diberi nomor 01, dan seterusnya.

6)  Kolom tanggal diisi sesuai dengan tanggal diberlakukannya SOP.

7)  Kolom Halaman diisi nomor halaman dengan mencantumkan juga total halaman untuk SOP tersebut misalnya 1/5. Selain itu, di bagian bawah dokumen diberi footer misalnya 2/5.

8)  Kolom ditetapkan Kepala Puskesmas diberi tanda tangan Kepala Puskesmas dan nama jelasnya.

c.  Isi SOP

SOP  berisi:

1. Pengertian : diisi definisi dan berisi penjelasan tentang istilah yang mungkin sulit dipahami atau menyebabkan salah pengertian/ menimbulkan multi persepsi.

Bilamana dalam kolom pengertian berisi beberapa sub point penjelasan, maka diberi tanda a, b, c, dst.

Contoh penulisan definisi: “Judul adalah …”

2. Tujuan : berisi tujuan pelaksanaan SOP secara spesifik. Kata kunci : “ Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk ……”

3. Kebijakan : berisi kebijakan Kepala PUSKESMAS yang menjadi dasar dibuatnya SOP tersebut. Misalnya untuk SOP imunisasi pada bayi, pada kebijakan dituliskan: Keputusan Kepala Puskesmas No 005/2014 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu dan  Anak.

4. Referensi: berisikan dokumen ekternal sebagai acuan penyusunan SOP seperti buku, peraturan perundang- undangan, ataupun bentuk lain sebagai bahan pustaka,

5. Langkah-langkah prosedur : bagian ini merupakan bagian utama yang menguraikan langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan proses kerja tertentu.

6. Unit terkait : berisi unit-unit yang terkait dan atau prosedur terkait dalam proses kerja tersebut.

d. Diagram Alir/ bagan alir (Flow Chart):

Didalam penyusunan prosedur maupun instruksi kerja sebaiknya dalam langkah- langkah kegiatan dilengkapi dengan diagram alir/bagan alir untuk memudahkan dalam pemahaman langkah-langkahnya. Adapun bagan alir secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu diagram alir makro dan diagram alir mikro.

1. Diagram alir makro/ Makro flow chart, menunjukkan kegiatan-kegiatan secara garis besar dari proses yang ingin kita tingkatkan, hanya mengenal satu simbol.   Bentuk balok :

 

 

2. Diagram alir mikro/mikro flow chart, menunjukkan rincian kegiatan-kegiatan dari tiap tahapan diagram makro,  bentuk simbul sebagai berikut:

 


o  Awal kegiatan :

 


o  Akhir kegiatan :

 

                                   

o  Keputusan :                                 Ya

 

                                                                  

                          

                            Tidak          

 


o   Proses/kegiatan         :

 

 


o  Penghubung :

 


o  Dokumen   :                      ,                     

 


o  Arsip :

                                                 

 

d.   Syarat Penyusunan SOP:

1)  Perlu ditekankan bahwa SOP harus ditulis oleh mereka yang melakuan pekerjaan tersebut atau oleh unit kerja tersebut. Tim atau panitia yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas hanya untuk menanggapi dan mengkoreksi SOP tersebut.

2)  SOP harus merupakan flow charting dari suatu kegiatan. Pelaksana atau unit kerja agar mencatat proses kegiatan dan membuat alurnya kemudian Tim Mutu  diminta memberikan tanggapan.

3)  Di dalam SOP harus dapat dikenali dengan jelas siapa melakukan apa, dimana, kapan, dan mengapa.

4)  SOP jangan menggunakan kalimat majemuk. subjek, predikat dan objek harus jelas.

5)  SOP harus menggunakan kalimat perintah/instruksi dengan bahasa yang dikenal pemakai.

6)  SOP harus jelas, ringkas, dan mudah dilaksanakan. Untuk SOP pelayanan pasien maka harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan pasien. Untuk SOP profesi harus mengacu kepada standar profesi, standar pelayanan, mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kesehatan, dan memperhatikan aspek keselamatan pasien.

 

e.  Evaluasi SOP

1)  Evaluasi penerapan/kepatuhan terhadap SOP dapat dilakukan dengan menilai tingkat kepatuhan terhadap langkah-langkah SOP. Untuk evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan daftar tilik/ cek list

§  Daftar tilik adalah daftar urutan kerja (actions) yang dikerjakan secara konsisten, diikuti dalam pelaksanaan suatu rangkaian kegiatan, untuk diingat, dikerjakan, dan diberi tanda (check-mark). 

§  Daftar tilik merupakan bagian dari sistem manajemen mutu untuk mendukung standarisasi suatu proses pelayanan.

§  Daftar tilik tidak dapat digunakan untuk SOP yang kompleks.

§  Daftar tilik digunakan untuk mendukung, mempermudah pelaksanaan dan memonitor SOP, bukan untuk menggantikan SOP itu sendiri.

(1)      Langkah-langkah menyusun daftar tilik

Langkah awal menyusun daftar tilik dengan melakukan Identifikasi prosedur yang membutuhkan daftar tilik untuk mempermudah pelaksanaan dan monitoringnya

-      Gambarkan flow-chart dari prosedur tersebut,

-      Buat daftar kerja yang harus dilakukan,

-      Susun urutan kerja yang harus dilakukan,

-      Masukkan dalam daftar tilik sesuai dengan format tertentu,

-      Lakukan uji-coba,

-      Lakukan perbaikan daftar tilik,

-      Standarisasi daftar tilik.

 

Daftar tilik untuk mengecek kepatuhan terhadap SOP dalam langkah- langkah kegiatan, dengan rumus sebagai berikut.

 

Compliance rate (CR) =         Î£ Ya               x 100 %

                                                                    Σ Ya+Tidak

 

(2)      Evaluasi isi SOP.

(a)        Evaluasi SOP dilaksanakan sesuai kebutuhan dan minimal 2 tahun sekali, dilakukan oleh masing-masing unit kerja.

(b)        Hasil evaluasi : SOP masih tetap bisa dipergunakan atau SOP perlu diperbaiki/ direvisi. Perbaikan/ revisi isi SOP bisa dilakukan sebagian atau seluruhnya.

(c)        Perbaikan/revisi perlu dilakukan bila :

-     Alur SOP sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada

-     Adanya perkembangan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) pelayanan kesehatan,

-     Adanya perubahan organisasi atau kebijakan baru,

-     Adanya perubahan fasilititas

(d)        Peraturan Kepala Puskesmas tetap berlaku meskipun terjadi pengantian  Kepala Puskesmas.

 

F.       Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman.

1. Identifikasi penyusunan/perubahan dokumen

Identifikasi dokumen dilakukan  pada tahap self assessment saat pendampingan akreditasi. Hasil self assessment digunakan sebagai acuan  untuk mengidentifikasi dokumen sesuai standar akreditasi.

2. Penyusunan dokumen

Penyusunan  dokumen dikoordinir oleh tim akreditasi/tim mutu Puskesmas dengan mekanisme berikut:

a.  Dokumen yang telah disusun oleh pelaksana diserahkan ke Kepala Tata Usaha, penanggung jawab UKM, UKP dan Jaringan & Jejaring Fasyankes sesuai hirarki dalam struktur organisasi Puskesmas,

b. Kepala Tata Usaha, penanggung jawab UKM, UKP dan Jaringan & Jejaring Fasyankes mengkoreksi dan mengkoordinir proses pembuatan dokumen serta melakukan cek ulang terhadap dokumen yang akan ditanda tangani, mengkoordinir proses pembuatan dokumen sehingga tidak terjadi duplikasi dokumen,

c.  Kepala Tata Usaha, penanggung jawab UKM, UKP dan Jaringan & Jejaring Fasyankes menyerahkan dokumen kepada tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas,

3. Pengesahkan dokumen oleh Kepala Puskesmas.

4. Sosialisasi dokumen kepada seluruh petugas.

5. Pencatatan, Distribusi dan Penarikan Dokumen

Kepala Puskesmas menunjuk salah satu anggota tim akreditasi/tim mutu sebagai Petugas Pengendali Dokumen. Petugas tersebut bertanggung jawab atas:

a.   Penomoran dokumen

Semua dokumen harus diberi nomor. Penomoran dokumen dengan ketentuan sebagai :

1)   Penomoran dokumen perkantoran mengacu pada ketentuan Pemerintah kabupaten Brebes,

2)   Dokumen dibagi menjadi 6 (enam) kelompok yaitu kelompok dokumen kebijakan(SK), dokumen pedoman/panduan, dokumen kerangka (KA, KAP, KAK) dokumen prosedur (SOP), daftar tilik (DT) dan dokumen eksternal (buku-buku pedoman, literatur),

3)   Penomoran dokumen menurut masing kelompok dokumen,

4)   Penomoran kebijakan(SK) dengan ketentuan : No.dokumen/KAPUS/Bulan/Tahun

Contoh : 001/KAPUS/I/2016 ( 001: nomor SK/  KAPUS: Kepala Puskesmas/ I: bulan Januari/ 2016: tahun 2016)

5)   Penomoran Dokumen Pedoman dengan ketentuan : Kode  pedoman atau panduan/kode Upaya/Bab(huruf Rumawi)/ No.dokumen/Tahun

Contoh : PD/ADMEN/II/012/2016. (PD: jenis dokumen Pedoman,Panduan/, ADMEN: Pokja Admen/ II: dokumen ada di bab II/ 012: nomor SOP/ 2016: tahun 2016)

6)   Penomoran Dokumen Kerangka dengan ketentuan : Kode Kerangka/Kode upaya/Bab (huruf Rumawi)/No.Dokumen/Tahun

Contoh : KAP/UKM/V/016/2016 (KAP: Kerangka Acuan Program/UKM: upaya UKM/V: bab V/2016: tahun 2016)

7)   Penomoran Dokumen Prosedur dengan ketentuan : Kode  prosedur/kode Upaya/Bab(huruf Rumawi)/ No.dokumen/Tahun

Contoh : SOP/ADMEN/II/014/2016. (SOP: jenis dokumen SOP/, ADMEN: Pokja Admen/ II: dokumen ada di bab II/ 014: nomor SOP/ 2016: tahun 2016)

8)   Penomoran Dokumen Daftar Tilik dengan ketentuan : Kode  daftar tilik/kode Upaya/Bab(huruf Rumawi)/ No.dokumen/Tahun

Contoh : DT/UKP/VIII/005/2016. (DT: jenis dokumen daftra tilik/, UKP: Pokja UKP/ VIII: dokumen ada di bab VIII/ 005: nomor daftar tilik/ 2016: tahun 2016)

9)   Penomoran dokumen eksternal dengan ketentuan : Dokumen Eksternal(DE)/Kode upaya/Program/ No. dokumen

Contoh : DE/UKM/Gizi/007

b.   Pencatatan dalam Daftar Dokumen Eksternal dan Internal

c.  Penyerahan dokumen kepada pengusul untuk digandakan

d. Pendistribusian dokumen yang sudah diberi stempel “Terkendali”

Distribusi dokumen dilakukan oleh tim mutu  sesuai pedoman tata naskah. Distribusi harus memakai ekspedisi dan/atau formulir tanda terima dan ditulis secara jelas copy dokumen ke berapa diterima siapa, copy ke 2 pada siapa dan seterusnya. Distribusi dokumen dilakukan di seluruh unit kerja atau hanya untuk unit kerja tertentu.

e.  Penarikan dokumen lama apabila dokumen ini adalah dokumen pengganti serta mengisi histori rekaman perubahan pada dokumen yang lama.

f.   Pengarsipan dokumen  induk yang sudah tidak berlaku dengan membubuhkan stempel “Kadaluarsa” dan kemudian menyimpan dokumen tersebut selama 2 tahun.

g.  Pemusnahan semua dokumen sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

6. Penyimpanan dokumen

a.  Dokumen asli/master yang sudah diberi nomor dan ditanda tangani disimpan di sekretariat tim Mutu

b. Dokumen fotocopy disimpan di masing-masing unit kerja yang membutuhkan. Bilamana sudah tidak dipergunakan, maka dokumen tersebut diberi stempel “Kadaluarsa” dan dimusnahkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

c.  Dokumen harus disimpan rapi pada tempat yang mudah dilihat dan diambil oleh pelaksana.

7. Penataan dokumen

Master Dokumen akreditasi dikelompokkan per hirarki dokumen per pokja, dokumen unit disusun per bab dan diurutkan setiap urutan kriteria dan elemen penilaian.

8. Revisi atau Perubahan dokumen

a.  Revisi dokumen dilakukan setelah proses pengkajian serta pengesahan pejabat yang berwenang.

b. Setiap kali revisi, seluruh halaman akan mengalami perubahan.

c.  Isi revisi harus tercatat pada riwayat perubahan.

d. Tanggal terbit pada sudut kanan atas cover merupakan tanggal terbit dokumen terkini (untuk dokumen selain kebijakan dan SOP).

 

G.      Rekam Implementasi

1. Rekam Implementasi adalah dokumen yang menjadi bukti obyektif dari kegiatan yang dilakukan atau hasil yang dicapai dalam melaksanakan regulasi internal atau kegiatan yang direncanakan.

2. Catatan/rekam implementasi juga harus dikendalikan. Organisasi harus menetapkan SOP terdokumentasi untuk mendefinisikan pengendalian yang diperlukan untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, lama simpan dan pemusnahan. Catatan/rekam implementasi harus dapat terbaca, teridentifikasi segera dan dapat diakses kembali.

3. Penomoran rekaman dilakukan oleh tim mutu

4. Penomoran rekaman adalah sebagai berikut : Kode pelayanan/Bab/Rekaman Kegiatan(RK)/ Bulan/ Tahun/Nomor urut dokumen.

Contoh: RK/UKM/  IV/ 6/ 2017/ 005 (RK: Rekaman Kegiatan/ UKM: nama pelayanan upaya, IV: Bab IV, 6: bulan 6 atau Juni, 2017 tahun 2017, 005: nomor urut RK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

Penyusunan kebijakan, pedoman/panduan, standar prosedur operasional dan program selain memerlukan komitmen Kepala Puskesmas/Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer,  juga memerlukan staf yang mampu dan mau menyusun dokumen akreditasi tersebut. Dengan tersusunnya Buku Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Brebes diharapkan dapat membantu Puskesmas dan pendamping akreditasi dalam menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan akreditasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di        : Larangan

Pada tanggal         : 2 Januari 2017

 KEPALA  PUSKESMAS SITANGGAL

 

 

 

 

 

PRAWOTO

 

 

 

 

Diposting oleh

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)