SK PENANGANAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)

 

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG EMPAT

KABUPATEN ASAHAN

NOMOR :

 

TENTANG

PENANGANAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)

DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS SIMPANG EMPAT

 

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG EMPAT

 

Menimbang	:	a.	bahwa DBD (demam berdarah dengue)  merupakan  penyakit endemik yang berdampak pada kesehatan masyarakat dengan jumlah kasus yang semakin  meningkat dan dapat menimbulkan potensial KLB dengan tingkat potensi morbiditas dan mortalitas yang tinggi, sehingga memerlukan upaya pengendalian yang berkualitas secara berkesinambungan;
		b.	bahwa dalam rangka upaya pengendalian dimaksud, perlu melibatkan peran serta aktif lintas sektor dan lintas program dalam upaya penanganan yang cepat dan serta upaya pencegahan kejadian DBD terutama dengan memberantas jentik nyamuk penularnya sehingga penularan penyakit DBD di wilayah kerja uptd puskesmas Simpang Empat;
		c.	bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu di tingkatkan kinerja pemegang program Pengendalian DBD (Demam Berdarah Dengue) di wilayah kerja UPTD Puskesmas Simpang Empat
Mengingat	:	1.         2.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);   Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR406/MENKES/SK/III/2004 Tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa(KLB) Demam Berdarah Dengue di Indonesia
MEMUTUSKAN							Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 29) ;
KESATU	:	Dalam lampiran keputusan ini sebagai petugas pengendalian DBD di wilayah kerja UPTD Puskesmas Simpang Empat dengan tugas sebagai berikut : a.     Melaksanakan kerjasama lintas sektor dan program terkait pengendalian vektor DBD; b.     Melaksanakan kegiatan pemeriksaan jentik berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali melibatkan Juru pemantau Jentik dan kepala desa dan kepala dusun; c.     Menggerakkan masyarakat dalam gerakan 3M Plus di pemukiman, Sekolah dan tempat- tempat umum; d.     Melaksanakan kegiatan pertemuan rutin dengan lintas program  terkait  dan lintas sektoral mengadakan pertemuan DBD setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai bahan evaluasi; e.     Melaporkan hasil kegiatan petugas DBD kepada kepala puskesmas;
KEDUA	:	Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas DBD  bertanggung jawab kepada kepala puskesmas
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku  sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

                                                                         Ditetapkan di  …………………………

Pada tanggal  : ................................

 

KEPALA PUSKESMAS

                                   

 

 

     Drg.ZULFIKAR ALI

 NIP: 19800905 200903 1 002