PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS

 

PEDOMAN

PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS ABCD

 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

 

Masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan prevalensi gizi kurang pada balita menjadi masalah di Kecamatan ABCD, yang tidak dapat ditangani sendiri oleh sektor kesehatan, melainkan perlu ditangani bersama dengan sektor di luar kesehatan dan masyarakat.

 

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan sangat penting sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga sebagai berikut 1) Dari hasil kajian ternyata 70% sumber daya pembangunan nasional berasal kontribusi/partisipasi masyarakat; 2) Pemberdayaan masyarakat/partisipasi masyarakat berazaskan gotong royong, merupakan budaya masyarakat Indonesia yang perlu dilestarikan; 3) Perilaku masyarakat merupakan faktor penyebab utama, terjadinya permasalahan kesehatan, oleh sebab itu masyarakat sendirilah yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan pendampingan/bimbingan pemerintah; 4) Pemerintah mempunyai keterbatasan sumber daya dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang semakin kompleks di masyarakat, sedangkan masyarakat mempunyai potensi yang cukup besar untuk dapat dimobilisasi dalam upaya pencegahan di wilayahnya; 5) Potensi yang dimiliki masyarakat diantaranya meliputi community leadership, community organization, community financing, community material, community knowledge, community technology, community decision making process, dalam upaya peningkatan kesehatan, potensi tersebut perlu dioptimalkan; 6) Upaya pencegahan lebih efektif dan efisien dibanding upaya pengobatan, dan masyarakat juga mempunyai kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan apabila dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat terutama untuk ber-perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

 

Untuk keberhasilan penyelenggaraan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan lebih difokuskan pada: a) meningkatnya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, b) meningkatnya kemandirian masyarakat dalam sistem peringatan dini, penanggulangan dampak kesehatan akibat bencana, serta terjadinya wabah/KLB, c) meningkatnya keterpaduan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan kegiatan yang berdampak pada income generating. Disamping itu, upaya pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari masalah dan potensi spesifik daerah, oleh karenanya diperlukan pendelegasian wewenang lebih besar kepada daerah.

 

 

B. Tujuan

Meningkatnya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat mampu mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

 

C. Sasaran

Sasaran dari pedoman ini adalah semua pemangku kepentingan terkait untuk bekerjasama dalam pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Kecamatan ABCD

 

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan peran pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Kecamatan ABCD.

 

E. Batasan Operasional

 

Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.

 

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (klien) secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu klien, agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek pengetahuan atau knowledge), dari tahu menjadi mau (aspek sikap atau attitude), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek tindakan atau practice).

 

Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan merupakan suatu proses aktif, dimana sasaran/klien dan masyarakat yang diberdayakan harus berperan serta aktif (berpartisipasi) dalam kegiatan dan program kesehatan. Ditinjau dari konteks pembangunan kesehatan, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan kemitraan masyarakat dan fasilitator (pemerintah, LSM) dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kegiatan dan program kesehatan serta memperoleh manfaat dari keikutsertaannya dalam rangka membangun kemandirian masyarakat.

UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya.

 

Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal yang saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Salah satu faktor eksternal dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat. Peran fasilitator pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu menyelenggarakan UKBM secara mandiri dan menerapkan PHBS.

 

 

PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

elolaan Posyandu

 

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

1. Kesukarelaan, yaitu keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakan.

2. Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain.

3. Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar.

4. Partisipatif, yaitu keikutsertaan semua pemangku kepentingan sejak pengambilan keputusan, perencanan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya.

5. Egaliter, yang menempatkan semua pemangku kepentingan dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan.

6. Demokratis, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama pemangku kepentingan.

7. Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling memperdulikan.

8. Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme.

9. Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun.

10. Desentralisasi, yang memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumber daya kesehatan bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan kesehatan.

 

 

BAB II      

STANDAR KETENAGAAN

 

A.  Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Semua karyawan puskesmas wajib berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai di Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKP, Penanggung jawab UKM, dan seluruh karyawan.  Penanggung jawab UKM Promosi Kesehatan merupakan koordinator dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan ABCD.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu melibatkan sektor terkait yaitu: Camat, PKK, penanggung jawab KB, agama, pendidikan, pertanian, dan sektor terkait lainnya dengan kesepakatan peran masing-masing dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

 

B.  Distribusi Ketenagaan

Pengaturan dan penjadualan Penanggung jawab UKM, UKP, dan karyawan puskesmas dikoordinir oleh Penanggung jawab UKM Promosi Kesehatan sesuai dengan kesepakatan.

 

C. Jadual Kegiatan.

Jadual pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat disepakati dan disusun bersama dengan sektor terkait dalam pertemuan lokakarya mini lintas sektor tiap tiga bulan sekali

 

 

BAB III      STANDAR  FASILITAS

 

A.  Denah Ruang:

Koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Penanggung jawab UKM Promosi Kesehatan yang menempati ruang C dari gedung Puskesmas.  Pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan di aula Puskesmas ABCD yang terletak di sebelah utara ruang C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Standar Fasilitas

1.  Panduan pemberdayaan masyarakat: 1 buah

2.  Panduan PHBS : 1 buah

3.  Kit Penyuluhan Kesehatan Masyarakat : 1 kit

4.  Kit audividual, yang terdiri dari:

a.  Wireless microphone: 4 buah

b.  Speaker: 2 buah

c.  LCD projektor

 

 

BAB IV     

TATALAKSANA PELAYANAN

 

A.    LINGKUP KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:      

Kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan mencakup:

1. Upaya membangun kesadaran kritis masyarakat dimana masyarakat diajak untuk berpikir serta menyadari hak dan kewajibannya di bidang kesehatan. Membangun kesadaran masyarakat merupakan awal dari kegiatan pengorganisasian masyarakat yang dilakukan dengan membahas bersama tentang harapan mereka, berdasarkan prioritas masalah kesehatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

 

2. Perencanaan Partisipatif merupakan proses untuk mengidentifikasi masalah kesehatan serta potensi selanjutnya menerjemahkan tujuan ke dalam kegiatan nyata dan spesifik yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan segala hal dalam kesehatan. Kegiatan ini dilakukan sendiri oleh masyarakat didampingi oleh fasilitator. Hal ini, selain dapat menimbulkan rasa percaya akan hasil perencanaan juga membuat masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap kegiatan yang dilakukan. Perencanaan partisipatif ini berbasis pada hasil survei dan pemetaan mengenai potensi, baik kondisi fisik lingkungan dan sosial masyarakat, yang digali oleh masyarakat sendiri.

 

3. Pengorganisasian masyarakat sendiri merupakan proses yang mengarah pada terbentuknya kader masyarakat yang bersama masyarakat dan fasilitator berperan aktif dalam lembaga berbasis masyarakat (Forum Masyarakat Desa) sebagai representasi masyarakat yang akan berperan sebagai penggerak masyarakat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

 

4. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pengelola pemberdayaan dengan menggunakan metode dan waktu yang disepakati bersama secara berkesinambungan untuk mengetahui dan menilai pencapaian kegiatan yang dijalankan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai rujukan untuk melakukan kegiatan yang berkelanjutan.

 

B.   METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

 

Dalam upaya mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan diperlukan peran fasilitator, dimana fasilitator bertanggungjawab dalam mengkomunikasikan inovasi di bidang kesehatan kepada masyarakat penerima manfaat.

Tujuannya adalah agar penerima manfaat tahu, mau, dan mampu menerapkan inovasi tersebut demi tercapainya perbaikan mutu hidupnya di bidang kesehatan. Perlu diingat bahwa keberadaan masyarakat penerima manfaat sangat beragam dalam hal budaya, sosial, kebutuhan, motivasi, dan tujuan yang diinginkan.

Mengingat keberadaaan masyarakat penerima manfaat pemberdayaan yang sangat beragamnya maka metode yang digunakan dalam pemberdayaan tersebut tidaklah paten dengan menggunakan suatu metode tertentu saja, bahwa tidak ada satupun metode yang selalu efektif untuk diterapkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan dalam banyak kasus penerapan metode dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat harus menggunakan beragam metode sekaligus yang saling menunjang dan melengkapi. Untuk itu, seorang fasilitator harus mampu memilih metode yang paling tepat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengkontekstualisasikan inovasi yang dimiliki ke dalam budaya masyarakat penerima manfaat untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakannya.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, seorang fasilitator harus bisa memilih metode yang paling sesuai dan tepat dengan kebutuhan masyarakat setempat, dalam pemilihan metode tersebut seorang fasilitator harus memperhatikan beberapa prinsip berikut :

1. Pengembangan untuk berpikir kreatif dimana masyarakat harus diajak untuk berpikir kreatif, bisa mencari solusi sendiri atas masalah yang dihadapinya.

2. Tempat yang paling baik adalah ditempat kegiatan penerima manfaat sehingga tidak banyak menyita waktu kegiatan rutinnya, fasilitator bisa memahami betul keadaan penerima manfaat dan penerima manfaat dapat ditunjukkan beberapa contoh nyata tentang potensi masalah dan peluang yang dapat ditemukan di lingkungan pekerjaannya sendiri sehingga penerima manfaat mudah memahami dan mengingatnya.

3. Setiap individu terikat dengan lingkungan sosialnya sehingga kegiatan pemberdayaan akan lebih efisien jika diterapkan kepada masyarakat khususnya kepada mereka yang diakui masyarakat setempat sebagai panutan atau tokoh masyarakat.

4. Menciptakan hubungan yang akrab antara fasilitator dengan penerima manfaat karena suasana akrab akan memperlancar kegiatan pemberdayaan masyarakat.

5. Memberikan suasana untuk terjadinya perubahan agar terjadi perbaikan mutu dan kualitas hidup baik diri, keluarga dan masyarakatnya.

 

Metode yang digunakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Puskesmas ABCD adalah:

 

1. Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) atau penilaian desa secara partisipatif

Merupakan teknik penilaian yang relatif terbuka, cepat dan bersih dibanding dengan teknik kunjungan singkat sebagai sebuah metode penilaian. RRA menggabungkan beberapa teknik yang terdiri dari:

(a) review atau telaah data sekunder, termasuk peta wilayah dan pengamatan lapangan,

(b) observasi lapangan secara langsung,

(c) wawancara dengan informan kunci dan lokakarya,

(d) pemetaan dan pembuatan diagram/grafik,

(e) studi kasus, sejarah lokal dan biografi,

(f) pembuatan kuesioner sederhana dan singkat, serta

(g) pembuatan laporan lapangan secara cepat.

 

2. Metode Participatory Rapid Appraisal (PRA)

Merupakan metode pengkajian pemberdayaan masyarakat desa yang lebih banyak melibatkan pihak dalam yang terdiri dari pihak stakeholder (pemangku kepentingan kegiatan) dengan difasilitasi pihak luar yang berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator. PRA merupakan metode penilaian keadaan secara partisipatif yang dilakukan pada tahapan awal perencanaan kegiatan.

Dalam PRA terdapat 5 kegiatan pokok yaitu penjajakan/pengenalan kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan/pengorganisasian kegiatan, pemantauan kegiatan dan evaluasi kegiatan.

Adapun langkah-langkah metode PRA meliputi :

1. Penelusuran sejarah desa

 

- 15 -

2. Pembuatan bagan kecenderungan dan perubahan

3. Penyusunan kalender musim dan profil perubahan

4. Analisis pola penggunaan waktu (jadwal sehari-hari)

5. Observasi langsung terhadap dinamika sosial

6. Transect (penelusuran desa) dan pembuatan gambar lingkungan (pemetaan prasarana, bangunan, ruangan, sumber daya alam dan lokasi)

7. Pembuatan diagram kajian lembaga desa

8. Pembuatan bagan alur input-output

9. Bagan hubungan antar pihak (diagram venn)

10. Mengkaji mata pencaharian masyarakat

11. Membuat matrik dan peringkat permasalahan yang dihadapi dan ditemukan masyarakat

12. Wawancara semi-terstruktur atau diskusi kelompok terarah

13. Analisis pola keputusan

14. Studi kasus atau cerita tentang kehidupan, peta mobilisasi masyarakat.

15. Pengurutan potensi atau kekayaan

16. Pengorganisasian masalah

 

C. LANGKAH KEGIATAN

1. Persiapan

a. Diseminasi informasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan tingkat Kecamatan dan pihak lain yang terkait.

b. Membentuk dan mengaktifkan kelembagaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan tingkat Kecamatan

 

2. Perencanaan

a. Merencanakan teknis kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan lintas sektor terkait

b. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang bersumber dari dana pemberdayaan masyarakat dari masing-masing sektor untuk kegiatan terintegrasi

 

3. Pelaksanaan

a. Menetapkan mekanisme koordinasi antar sektor terkait dengan leading sektor dari Puskesmas (penanggung jawab Promosi Kesehatan)

b. Membentuk dan mengaktifkan kelembagaan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di tingkat Kecamatan.

5. Melaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan jadual yang telah disusun

kepada Kecamatan.

 

4. Monitoring Evaluasi

a. Monitoring pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat

b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masayarakat.

 

 

 

 

 

 

BAB V      

                                                              LOGISTIK

 

Kebutuhan dana dan logistik untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat direncanakan dalam pertemuan lokakarya mini lintas sektor sesuai dengan tahapan kegiatan dan metoda pemberdayaan yang akan dilaksanakan.

 

BAB VI    

KESELAMATAN SASARAN

Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perlu diperhatikan keselamatan sasaran dengan melakukan identifikasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan risiko terhadap sasaran harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan

 

BAB VII

KESELAMATAN KERJA

                  

Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perlu diperhatikan keselamatan kerja karyawan puskesmas dan lintas sektor terkait dengan melakukan identifikasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan risiko terhadap harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan

 

BAB VIII  

PENGENDALIAN MUTU

Kinerja pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1.  Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual

2.  Kesesuaian petugas yang melaksanakan kegiatan

3.  Ketepatan metoda yang digunakan

4.  Tercapainya indikator PHBS

Permasalahan dibahas pada tiap pertemuan lokakarya mini tiap tribulan.

 

BAB IX

PENUTUP

 

Pedoman ini sebagai acuan bagi karyawan puskesmas dan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan tetap memperhatikan prinsip proses pembelajaran dan manfaat.

 

Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat tergantung pada komitmen yang kuat dari semua pihak terkait dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang kesehatan.