PEDOMAN SURVEILANS

 

PEDOMAN SURVEILANS

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.     LATAR BELAKANG

Srategi pembangunan kesehatan nasional adalah mewujudkan Indonesia sehat 2010, strategi ini mengedepankan program pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Program pembangunan kesehatann memberikan prioritas utama terhadap upaya pelayanan peningkatan kesehatan (promotif) dan upaya pencegahan penyakit (preventif) selain upaya pelayanan penyembuhan atau pengobatan (kuratif), dan upaya pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dilakukan secara menyeluruh dan terpadu serta berkesinambungan.

Sasaran pembangunan kesehatan menuju indonesia sehat 2010 adalah perilaku sehat. Perubahan perilaku ini sangat penting untuk mencapai paradigma baru yaitu paradigma sehat, yang merupakan modal pembangunan kesehatan yang dalam jangka panjang mampu mendorong masyarakat untuk bersikaf mandiri dalam menjaga kesehatan mereka sendiri melalui kesadaran yang lebih tinggi pada pentingnya kesehatan yang bersifat preventif promotif  dan kuratif.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk menanggulangi penyakit menular dan penyebarannya. Hal ini diatur dalam undang –undang No. 4 th 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta PP No.40 tahun 1951 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular mengatur agar setiap wabah penyakit menular atau situasi yang dapat mengarah ke wabah penyakit menular (kejadian luar biasa-KLB) harus ditangani secara dini. Sebagai acuan pelaksanaan teknis telah diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1501/Menteri/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.

Dalam pasal 14 Permenkes Nomor 1501/Menteri/Per/X/2010 disebutkan bahwa upaya penanggulangan KLB dilakukan secara dini kurang dari 24 jam terhitung sejak terjadinya KLB. Oleh karena itu disusun Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan keracunan pangan. Diperlukan program yang terarah dan sistematis yang mengatur secara jelas peran dan tanggung jawab di semua tingkat administrasi, baik di daerah maupun di tingkat nasional dalam penanggulangan KLB di lapangan sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang optimal.

 

 

B.     RUANG LINGKUP

Ruang lingkup program program Surveilans penanggulangan Kejadian Luar Biasa adalah sebagai berikut : memastikan diagnosis, memastikan terjadinya KLB, menghitung jumlah kasus, menggambarkan karakteristik KLB (waktu, tempat, orang), mengidentifikasi sumber dari penyebab penyakit dan cara penularannya, mengidentifikasi populasi yang mempunyai peningkatan resiko infeksi, melaksanakan tindakan penanggulangan.

 

C.     TUJUAN UMUM

Dilaksanakannya pengendalian KLB penyakit menular dan keracunan pangan sesuai pedoman

 

D.     TUJUAN KHUSUS

1.    Menurunnya frekuensi KLB penyakit menular dan keracunan pangan

2.    Menurunnya angka kesakitan pada setiap KLB penyakit menular dan keracunan pangan

3.    Menurunnya angka kematian pada setiap KLB penyakit menular dan keracunan pangan

4.    Menurunnya periode waktu KLB penyakit menular dan keracunan pangan

5.    Terbatasnya daerah / wilayah yang terserang KLB penyakit menular dan keracunan pangan

 

E.     LANDASAN HUKUM

Surveilans memiliki dasar hukum yang diatur dalam undang-undang di Indonesia. Dasar Hukum Pelaksanaan Surveilans diantaranya:

1.    Undang –undang No 4 tahun 1984 tentang KLB Penyakit Menular

2.    Keputusan Menteri Kesehatan No 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan

3.    Keputusan Menteri Kesehatan No 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu

4.    Peraturan Pemerintah RI No 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan KLB Penyakit Menular

5.    Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1501/Menteri/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya

 

 

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

 

A.     POLA KETENAGAAN          

Pola ketenagaan dan kualifikasi Sumber Daya Manusi di Surveilans adalah :

No	Jenis Tenaga	Kualifikasi	Jumlah
1	Penanggung Jawab	Dokter Umum	1
2	Pelaksana	Perawat / petugas Epidemiologi	3
3	Petugas Lapangan	Kader Kesehatan	1 tiap dusun

 

B.     DISTRIBUSI KETENAGAAN

1.    Penanggung jawab Surveilans

Penanggung jawab Surveilans mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a.    Menyusun rencana program dan kebijakan surveilans

b.    Menegakkan diagnosa

c.     Memberikan solusi terhadap masalah yang timbul

d.    Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan surveilans

 

2.    Pelaksana Surveilans

            Pelaksana Surveilans mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a.    Melaksanakan kegiatan teknis Surveilans sesuai kompetensi dan kewenangan berdasarkan pedoman pelayanan dan standart prosedur operasional

b.    Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan

c.     Melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kasus penyakit menular

d.    Mendampingi petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan Surveilans

e.    Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan

 

3.    Petugas Lapangan

Petugas lapangan mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a.    Melakukan pengamatan penyakit di wilayahnya

b.    Melakukan pelaporan apabila ada kasus penyakit menular

c.     Mendampingi petugas puskesmas dalam melakukan penyelidikan epidemiologi

 

BAB III

STANDAR FASILITAS

 

A.  SARANA DAN PRA SARANA

 Pelaksanaan kegiatan Surveilans dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Godean II.

 

B.      ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang dibutuhkan:

1.  Form Penyelidikan epidemiologi sesuai kasus

2.  Alat Tulis Kantor (ATK)

3.  Bubuk Abate bila diperlukan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

TATA LAKSANA PELAYANAN SURVEILANS

 

PROSEDUR PELAKSANAAN SURVEILANS

1.   Persiapan petugas

Memastikan diagnosa dengan menghubungi kader kesehatan wilayah setempat

2.   Persiapan Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi

                    a.    Petugas mempersiapkan form untuk PE sesuai kasus

                    b.    Petugas menghubungi kader kesehatan untuk melakukan perjanjian PE

                     c.    Petugas bersama kader kesehatan melakukan PE