BAB VII Program Prioritas Nasional (PPN)

 G.       Instrumen Survei Akreditasi Laboratorium Kesehatan Kelompok

Program Prioritas Nasional (PPN)

1.        Standar PPN 1 

Laboratorium Kesehatan wajib mendukung pemerintah dalam pengendalian HIV

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Scoring
Terdapat bukti bahwa Laboratorium Kesehatan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas terkait untuk menjamin terlaksananya penanggulangan HIV.	Bukti komunikasi dan koordinasi dengan lintas terkait untuk menjamin  penanggulangan HIV.	10 5 0
Terdapat  kebijakan dan bukti penerapan bahwa Laboratorium Kesehatan menerapkan upaya penanggulangan HIV sesuai dengan hasil komunikasi dan koordinasi dengan lintas terkait.	Dokumen kebijakan dan dokumen penerapan upaya penanggulangan HIV sesuai dengan hasil komunikasi dan koordinasi	10 5 0

 

 

 

2.        Standar PPN 2

Laboratorium Kesehatan wajib mendukung pemerintah dalam pengendalian TB

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Scoring
Terdapat bukti bahwa Laboratorium Kesehatan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas terkait untuk menjamin terlaksananya penanggulangan TB.	Bukti komunikasi dan koordinasi dengan lintas terkait untuk menjamin terlaksananya penanggulangan TB.	10 5 0
Terdapat  kebijakan dan bukti penerapan bahwa Laboratorium Kesehatan menerapkan upaya penanggulangan TB sesuai dengan hasil komunikasi dan koordinasi dengan lintas terkait.	Dokumen kebijakan dan dokumen penerapan upaya penanggulangan TB sesuai dengan hasil komunikasi dan koordinasi	10 5 0

 

 

 

 

3.        Standar PPN 3

Laboratorium Kesehatan wajib mendukung pemerintah dalam menurunkan AKI/AKB

Elemen Penilaian	Kelengkapan Bukti	Scoring
Terdapat bukti bahwa Laboratorium Kesehatan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas terkait dalam menurunkan AKI/AKB.	Bukti komunikasi dan koordinasi dengan lintas terkait dalam menurunkan AKI/AKB	10 5 0
Terdapat  kebijakan dan bukti penerapan bahwa Laboratorium Kesehatan menerapkan upaya penanggulangan AKI/AKB sesuai dengan hasil komunikasi dan koordinasi dengan lintas terkait.	Dokumen kebijakan dan dokumen penerapan upaya penanggulangan AKI/AKB sesuai dengan hasil komunikasi dan koordinasi	10 5 0