SOP PENDELEGASIAN WEWENANG DARI DOKTER KEPADA PARAMEDIS

 

Puskesmas Cangkringan	SPO		NO DOKUMEN         : SPO-BPU-18
			TANGGAL TERBIT   : 01-04-2014
	PENDELEGASIAN WEWENANG DARI DOKTER KEPADA PARAMEDIS		NOMOR REVISI       : 00
			HALAMAN                : 1/1
Dibuat oleh Koordinator BP. Umum       dr. Fuad Sri N  NIP. 19800921 201001 1 014	Disetujui Oleh Management Representative       dr. Dyah Arum R NIP. 19860512 201101 2 002	Disahkan Oleh Ka. Pusk Cangkringan         Maryadi, SKM NIP. 19640209 198511 1 001
RUANG LINGKUP	Prosedur ini mengatur tentang pemberian delegasi wewenang dokter kepada paramedis.
TUJUAN	1.  Untuk menghindari timbulnya malpraktek 2.  Agar pemberian pelayanan kesehatan sesuai prosedur
KEBIJAKAN	Pendelegasian wewenang dari dokter kepada perawat dan bidan atau dari dokter gigi kepada perawat gigi dilakukan apabila tidak ada dokter / dokter gigi dikarenakan di luar jam kerja, Pusling, Pustu, dan keterbatasan dokter / dokter gigi di Poli.
PETUGAS	1.  Perawat 2.  Bidan 3.  Perawat Gigi
PERALATAN	1.  Surat delegasi wewenang 2.  Buku pedoman pengobatan dasar di Puskesmas 3.  SPO 4.  ATK
PROSEDUR	1.  Pemberian / penyusunan surat limpah wewenang dari dokter kepada perawat dan bidan atau dari dokter gigi kepada perawat gigi yang diperbarui setiap 3 bulan dan diketahui oleh Kepala Puskesmas. 2.  Pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat dan bidan atau dari dokter gigi kepada perawat gigi dilakukan apabila tidak ada dokter / dokter gigi dikarenakan di luar jam kerja, Puskesmas Keliling, P3K, Puskesmas Pembantu, keterbatasan dokter / dokter gigi di Poli. 3.  Perawat, perawat gigi dan bidan melakukan identifikasi riwayat penyakit, tanda dan gejala, pemeriksaan sederhana, kemungkinan diagnosis dan terapi, melakukan tindakan medis yang diperlukan sesuai dengan buku pedomam dan SPO. 4.  Pada kasus-kasus tertentu karena keterbatasan kompetensi perawat, perawat gigi dan bidan wajib merujuk kepada dokter / dokter gigi atau melakukan konsultasi per telepon kepada dokter / dokter gigi. 5.  Untuk kasus gawat darurat, dilakukan tindakan life saving terlebih dahulu. Konsultasi atau laporan kepada dokter / dokter gigi dilakukan setelah kondisi gawat darurat teratasi. 6.  Dokumentasi semua data dan tindakan yang telah dilakukan.
REFERENSI	Kebijakan Puskesmas