1311 SOP PENILAIAN KINERJA DENGAN DP3

 

PUSKESMAS KEMANGKON	PENILAIAN KINERJA DENGAN DP3
	PROSEDUR KERJA ADMEN	No Kode	:
		Terbitan	:
		No. Revisi	:
		Tgl. Mulai	:
		Berlaku	:
		Halaman	:

 

 

1.              1.  Tujuan	Sesuai dengan PP No. 10 tahun1978 yaitu tentang daftar pelaksanaanpekerjaan PNS ( DP3 ) yaitu bertujuan untuk menilai pelaksanaan pekerjaan PNS dalam jangka waktu 1 tahun ( Januari – Desember )
2.              2.  Ruang lingkup	Prosedur ini mencakup kegiatan pelaksanaan penilaian kinerja dengan DP3 kepada semua karyawan Pukesmas kemangkon oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai
3.              3.  Definisi	Penilaian kinerja dengan DP3 adalah bahan pertimbangan yang objectif dalam pembinaan karier PNS yang dibuat oleh pejabat penilai dan ditandatangani oleh 3 pihak, yaitu oleh pegawai yang dinilai, oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai, sedang unsure – unsure yang dinilai ada 8 yaitu : a.       Kesetiaan b.       Prestasi kerja c.       Tanggungjawab d.       Ketaatan e.       Kejujuran f.       Kerjasama g.       Prakarsa h.      Kepemimpinan ( khusus bagi PNS yang menjadi pejabat eselon V keatas ) DP3 bersifat rahasia artinya hanya pejabat penilai, atasan pejabat penilai, yang bersangkutan dan pejabat lain yang karena tugasnya berurusan dengan DP3 yang berhak mengetahui
4.              4.  Prosedur	1 Pejabat penilai memberikan nilai kepada PNS tentang pelaksanaan pekerjaannya tersebut,   Dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :     A  Amat baik dengan angka 91 – 100   B  Baik dengan angka 76 – 90   C  Cukup dengan angka 51 – 60   D  Kurang dengan angka 50 kebawah 2 Pejabat penilai memberikan hasil penilaian kepada petugas kepegawaian untuk diketik    Diformat DP3 3 Apabila CPNS dan PNS yang dinilai menyetuji hasil penilaian tersebut, maka CPNS /    PNS tersebut menandatangani DP3, apabila tidak menyetujui maka yang bersangkutan    Boleh menyatakan keberatan dalam formulir DP3 pada kolom yang tersedia, dalam hal    Dia mengajukan keberatannya kepada atasan pejabat penilai sebagai pengambil    Keputusan terakhir   4  Setelah formulir ditandatangani CPNS / PNS, formulir ditandatangani pejabat penilai     Dan diajukan kepada atasan pejabat penilai untuk ditandatangani 5  Formulir DP3 dibuat rangkap 3, 1 lembar untuk CPNS / PNS yang bersangkutan, 1        Lembar arsip kepegawaian Puskesmas, 1 lembar untuk arsip kepegawaian dinas     Kabupaten
5.              6.  Referensi	Manajemen kepegawaian negara, Edisis revisi LAN RI, 2003
1.              7.  Dokumen Terkait	Daftar presensi Daftar Urutan Kepangkatan Daftar Nominatif Pegawai Uraian Tugas Rencana dan hasil kegiatan bulanan Formulir DP3
2.              8.  Distribusi	Karyawan yang bersangkutan Kepegawaian Puskesmas Kepegawaian Dinas Kesehatan

 

 

 

9.  Rekaman Historis Perubahan

 

No	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan

 

UPTD PUSKESMAS KEMANGKON	PENILAIAN KINERJA DENGAN DP3
	DAFTAR TILIK ADMEN	No Kode	:
		Terbitan	:
		No. Revisi	:
		Tgl. Mulai	:
		Berlaku	:
		Halaman	:

 

 

No	Kegiatan	Ya	Tidak	Tidak Berlaku
	Apakah  :
11.	pejabat penilai memberikan nilai kepada PNS tentang pelaksanaan pekerjaannya tersebut, dinyatakan dengan sebutan dan angka sbb : a.    Amat baik dengan angka 91-100 b.    Baik dengan angka 76 – 90 c.    Cukup dengan angka 51 – 60 Kurang dengan angka 50 kebawah
12.	Pejabat penilai memberikan hasil penilaian kepada Petugas kepegawaian untuk diketik di format DP3
13.	Apabila CPNS dan PNS yang dinilai menyetujui hasil penilaian tersebut, maka CPNS / PNS tersebut menandatangani DP3, apabila tidak menyetujui maka yang bersangkutan boleh menyatakan keberatan dalam formulir DP3 pada kolom yang tersedia, dalam hal demikian ia mengajukan keberatannya kepada atasan pejabat penilai sebagai pengambil keputusan terakhir
14.	Setelah formulir ditandatngani CPNS / PNS, formulir ditandatangani pjabat penilai dan diajukan kepada atasan pejabat penilai untuk ditandatangani
15.	Formulir DP3 dibuat rangkap 3, 1 lembar untuk CPNS atau PNS yang bersangkutan, 1 lembar untuk arsip kepegawaian Puskesmas, 1 lembar untuk kepegawaian Dinas Kabupaten.